Jakarta, KabarBerita.id – Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menjelaskan berdasarkan survei internal dan beberapa lembaga survei menunjukan mayoritas masyarakat Indonesia ingin Presiden RI baru pada Pilpres 2019.
“Berdasarkan hasil survei internal dan berbagai hasil lembaga survei menunjukan mayoritas masyarakat Indonesia ingin Presiden RI baru pada 2019,” kata politisi muda PKS ini, Kamis (22/2/2018).
Alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menerangkan masyarakat Indonesia memandang Pemerintahan Jokowi-JK tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat.
“Masyarakat menilai hingga tahun keempat Pemerintahan Jokowi gagal mengentaskan kemiskinan, darurat gizi buruk, mengurangi lapangan pekerjaan, menaikkan daya beli masyarakat dan menegakkan hukum bagi semua,” terangnya.
Bagi masyarakat bawah, menurut Pipin, yang sangat dirasakan adalah persoalan ekonomi dan penegakan hukum yang semakin terpuruk.
“Harga bahan pokok yang melonjak, tarif listrik tinggi, adanya kriminalisasi, penegakan hukum yang tidak adil dan ancaman orang gila dan isu PKI kepada para ulama menjadi penilaian masyarakat,” ujarnya
Untuk itu menurut Pipin pandangan masyarakat ini akan menjadi pertimbangan PKS dalam menentukan arah koalisi pada Pilpres 2019.
“Tentu aspirasi dari masyarakat, simpatisan, ulama, tokoh, dan kader akan menjadi pertimbangan PKS dalam menentukan mitra koalisi dan pasangan capres pada Pilpres 2019,” tegasnya.
Bagi masyarakat yang ingin pergantian kepemimpinan Indonesia pada 2019, kata Pipin, PKS menawarkan calon presiden hasil dari keputusan Majelis Syuro PKS.
“PKS menawarkan 9 calon presiden yang kapasitas dan integritasnya sudah teruji dan memiliki basis massa,” katanya.
Bakal calon presiden dari PKS itu antara lain, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan; Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid; Mantan Presiden PKS, Anis Matta; Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno; Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman; Ketua Majelis Syuro PKS/Mantan Mensos, Salim Segaf Al Jufrie; Mantan Presiden PKS/Mantan Menkominfo, Tifatul Sembiring; Pimpinan Fraksi PKS MPR RI, Almuzammil Yusuf dan Wakil Ketua Komisi ll DPR RI, Mardani Ali Sera.
