Jakarta (9/3) – Jika ada yang mengatakan fiskal Indonesia baik-baik saja artinya ada fakta yang disembunyikan oleh pemerintahan RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut dikatakan Jubir PKS Muda Bidang Ekonomi dan Poliitik Muhammad Kholid dalam diskusi PKSMuda Talks bertajuk “Meroketknya Utang Jokowi”.
“Kesinambungan fiskal APBN kita ini akan terus berlanjut dan sehat kalau keseimbangan primernya positif bukan negatif. Sehingga kemampuan mengembalikan utangnya itu lancar,” kata Kholid di DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (9/3/2018).
Jika dihitung hingga tahun 2018, kata Kholid, sudah menembus Rp 4000 triliun. Apabila pola pembiayaan dilakukan seperti ini terus, lebih lagi kondisi ekonomi global sedang buruk, bisa jadi di akhir 2019 bisa tembus Rp 5000 triliun. Dibagi 260 juta penduduk Indonesia. Artinya tiap orang akan membayarkan utang Rp 19 juta, bukan Rp 13 juta lagi.
“Ini akan menjadi warning buat kita. Apalagi dengan problem infrastruktur yang agak pelik, utang dengan BUMN juga akan bermasalah. Ada utang dengan swasta juga nantinya. Vitalitas APBN sendiri sedang tidak kuat,” ungkapnya.
Khalid menyebutkan survei dari Bank Indonesia (BI) juga menjadi warning. BI melalui surveinya menyebutkan keyakinan konsumen menurun sepanjang Februari 2018, di antaranya terlihat dari penundaan pembelian barang, dan masih lemahnya ekspetasi konsumen terhadap beberapa indikator perekonomian pada enam bulan mendatang.
Diketahui, hasil survei konsumen BI terhadap 4600 rumah tangga yang diumumkan di Jakarta, Selasa, menyebutkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun di Februari 2018 menjadi 122,5 dibanding Januari 2018 yang sebesar 126,1.
“Harus diakui Jokowi memang ambisius. Tapi tidak melihat kapasitas resources yang terbatas sekali. Jika pola pembiayaan masih seperti sekarang ini, maka 2019 nanti, siapapun presidennya akan mewarisi utang yang sangat luar biasa,” ungkapnya.
