Manggar, KabarBerita.id — Bupati Belitung Timur (Beltim) Burhanudin memimpin Apel Bulanan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Beltim di Halaman Kantor Bupati, Senin (18/09/2023).
Dalam arahannya, Ia menyampaikan beberapa arahan penting Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Kabupaten Belitung, Jumat (15/09/2023) lalu.
Pertama terkait persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Aan mengatakan Beltim jauh lebih baik. Karena dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sedikit tapi mampu berbagi dengan PPPK.
“Sehingga persoalan PPPK bisa kita tuntaskan dan Insyaallah tahun depan dan tahun berikutnya kita akan memperjuangkan DAU untuk lebih meningkat, karena kita memang sudah komitmen dari awal untuk memperjuangkan PPPK diangkat secara struktural oleh pemerintah,” ungkap Aan.
Dikatakan Aan, Mendagri Tito menegaskan agar Kepala Daerah tidak perlu repot dengan urusan-urusan seperti tim sukses atau lainnya. Selain itu, penerimaan tenaga pegawai honorer untuk stop dulu dan sangat menyayangkan apabila ada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengangkat pegawai honorer tidak berkoordinasi kepada Pimpinan Daerah.
Kedua, Mendagri Tito juga mengajak Pemerintah Daerah harus segera berinovasi dan kreatif untuk mencari pendapatan daerah. Karena itu, Aan meminta para Kepala OPD harus cerdas dalam berpikir untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Khusus Beltim antara serapan anggaran pendapatan dan pengeluaran kita itu masih tidak jauh berbeda,” ujar Aan.
Ketiga, mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan diupayakan selesai di akhir September. Aan menegaskan anggaran induk di 2023 segera dituntaskan.
“Sehingga pada anggaran perubahan tidak banyak lagi masalah yang harus kita hadapi. Bagi rekan-rekan Kepala OPD dilihat kembali APBD nya, yang sudah selesai pelaksanaan kegiatan pembangunannya, administrasi dan fisiknya tolong check and re-check,” tegas Aan.
Keempat, Mendagri Tito juga mengingatkan penggunaan barang dan jasa di sektor perawatan dan pajak kendaraan dinas untuk segera dituntaskan.
“Karena saya pikir semua anggaran biaya, untuk bayar pajak itu ada di OPD masing-masing kalau ada kendaraan yang tertunggak berarti Kepala OPD-nya tidak pernah melihat kembali anggarannya,” tambah Aan.
Terakhir, Ia mengingatkan seluruh ASN untuk tidak terlibat politik praktis. Karena sudah ada kode etik dan sudah jelas aturannya.
“Apabila ada ASN yang terlibat secara langsung dalam politik, saya minta BKPSDM dan Inspektorat segera tuntaskan dan proses secara aturan,” pungkasnya.
