Banjarmasin, Kabarberita.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap diharapkan membantu pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Riswandi mengemukakan harapan tersebut di Banjarmasin, Jumat, sesudah berkonsultasi dengan Komisi Jembatan Panjang di Jakarta beberapa hari lalu.
Ia menerangkan dalam konsultasi Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai Supian HK dari Partai Golkar dengan Komisi Jembatan Panjang terungkap bahwa untuk pembangunan Jembatan Kotabaru belum tersedia anggaran pada APBN 2019.
“Walau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni 2019 belum teranggarkan untuk bantuan pembangunan Jembatan Kotabaru, kami berharap masuk pada APBN perubahan nanti,” tuturnya menjawab Antara Kalsel.
“Kita juga memaklumi dengan kondisi keuangan negara yaitu belum terlalu menggembirakan, kendati postur APBN kita tiap tahun meningkat,” lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia itu yang terjun ke dunia politik awal tahun 2000-an.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan sementara belum mendapatkan bantuan pusat, lembaga legislatif akan tetap pula memberikan dukungan terhadap pemerintah provinsi (pemprov) untuk menganggarkan pembangunan Jembatan Kotabaru.
“Tetapi yang jelas penganggaran tersebut secara bertahap sesuai kondisi/kemampuan keuangan daerah,” lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
“Insya Allah, Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru yang menjadi dambaan masyarakat Kalsel, dan khususnya penduduk wilayah timur provinsi tersebut akan terwujud,” kata Riswandi.
Pada 2010 Pemprov Kalsel merencanakan membangun Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru dengan perkiraan pembiayaan sekitar Rp3,6 triliunan.
Pembiayaan tersebut rencananya dengan sistem patungan yaitu dari pemprov Rp500 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp250 miliar, sisanya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat.
Guna pembangunan jembatan yang panjangnya sekitar tiga kilometer itu, Pemprov Kalsel sudah mengeluarkan dana lebih Rp100 miliar untuk membuat jembatan pendekat. Sementara dari Pemkab Kotabaru dan Tanah Bambu bertanggung jawab untuk pembebasan lahan.
