Jakarta, KabarBerita.id — Fraksi partai politik di DPR RI memiliki sikap yang berbeda terkait kebijakan pemerintahan presiden Joko widodo dalam menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Hanya partai demokrat dan partai keadilan sejahtera yang menyatakan menolak kebijakan tersebut.
Anggota DPR dari fraksi partai demokrat, Irwan menyatakan bahwa Jokowi telah mengabaikan suara rakyat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis solar hingga pertalite.
Ia memandang kebijakan ini memperlihatkan ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan yang dialami masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Mulyanto kecewa dengan kebijakan pemerintah Jokowi yang telah menaikkan harga bbm bersubsidi.
Menurutnya kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan bergeming pada sikap sendiri.
Dalam menyuarakan penolakan harga bbm naik fraksi PKS melakukan aksi walk out di rapat paripurna DPR, Selasa (6/9).
Berbeda dengan demokrat dan PKS, partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) maupun partai amanat nasional (PAN) memandang kebijakan menaikkan harga bbm sulit dihindari saat ini.
Sekertaris jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mengklaim partainya pro terhadap rakyat kecil namun ia menilai pemerintah sedang menghadapi situasi yang sulit.
Hasto mengatakan bahwa menaikkan harga bbm bersubsidi harus menjadi opsi terakhir pemerintah dalam menghadapi masalah anggaran serta inflasi.
Pengalihan subsidi perlu cepat diberikan kepada masyarakat supaya tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat.
Eko Hendro Purnomo anggota komisi VI DPR RI Fraksi PAN, menyebut kondisi bbm saat ini serba salah karena menurutnya anggaran akan mengalami pembengkakan apabila pemerintah tidak menaikkan harga bbm.
