Jakarta, KabarBerita.id — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama sejumlah negara Barat termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa ramai-ramai mendesak Myanmar mematuhi nilai-nilai demokrasi menyusul polemik hasil pemilihan umum November lalu.
Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan “keprihatinan besar” atas perkembangan yang terjadi di Myanmar baru-baru ini terkait proses pemilu.
“Sekjen PBB mendesak semua aktor untuk menghentikan segala bentuk hasutan atau provokasi, menunjukkan kepemimpinan, dan mematuhi norma-norma demokrasi, dan menghormati hasil pemilu,” kata Dujarric melalui pernyataan seperti dilansir AFP pada Jumat (29/1).
Sementara itu, kedutaan AS di Yangon bersama 16 negara lainnya termasuk Inggris dan Uni Eropa merilis pernyataan berisikan desakan bagi militer Myanmar untuk “mematuhi norma demokrasi”.
“Kami menantikan pertemuan damai parlemen pada 1 Februari dan pemilihan presiden serta ketua parlemen,” bunyi pernyataan kedubes AS.
“Kami menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar.”
Desakan itu muncul setelah militer Myanmar menganggap ada kecurangan dalam proses pemilu dan bersumpah akan “mengambil tindakan” jika tuntutan mereka tak dipenuhi Komisi Pemilihan Umum.
Militer Myanmar terus mendesak verifikasi daftar pemilih setelah menuduh ada ketidakberesan selama proses pemilu.
Militer menuding ada 8,6 juta pemilih palsu yang mengikuti pemungutan suara November lalu.
Partai yang dipimpin Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (NLD), memenangkan pemilu itu secara telak.
Seorang juru bicara militer Myanmar bahkan menolak mengesampingkan kemungkinan pengambilalihan kekuasaan pemerintah untuk menangani apa yang dianggap mereka sebagai krisis politik ini.
Ancaman kudeta semakin menguat setelah Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menggemakan rencana mencabut konstitusi negara jika keadaan memaksa.
Militer Myanmar menuntut KPU Myanmar merilis daftar pemilih akhir dalam pemilu kemarin.
Militer Myanmar memaparkan daftar pemilih itu diperlukan untuk memeriksa ulang dugaan penyimpangan. Angkatan bersenjata menuding ada 8,6 juta pemilih palsu yang mengikuti pemungutan suara November lalu.
Hingga kini, KPU Myanmar belum memenuhi permintaan militer.
KPU Myanmar mengeluarkan pernyataan yang menyangkal tudingan tersebut meski mengaku bahwa mereka melihat sejumlah “kekurangan” dalam daftar pemilih.
“Tidak mungkin ada penipuan pemilih hanya karena kelemahan dalam daftar pemilih yang catat dalam pemilu ini,” bunyi pernyataan KPU Myanmar.
KPU Myanmar menuturkan setiap keluhan terhadap pemilu dapat diajukan dan diselidiki oleh lembaganya.
