Serang, KabarBerita.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para kepala sekolah (kepsek) SMA/SMK dan sederajat segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) setiap satu tahun.
Spesialis LHKPN Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Jeji Azizi di Serang, Selasa, mengatakan LHKPN menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi, karena sifat LHKPN itu sendiri menuntut para penyelenggara negara bertindak transparan atas laporan harta kekayaan dan atas kesadaran sendiri.
“Isian harta kekayaan penyelenggara negara tersebut akan dipublikasi oleh KPK dan KPK menerima ‘feeb back” laporan dari masyarakat jika menemukan harta kekayaan penyelenggaran negara yang belum dilaporkan dalam LHKPN,” katanya.
Untuk para kepala sekolah negeri setingkat SMA/SMK di Banten, mulai tahun ini sudah masuk dalam pergub terkait wajib LHKPN, kata Jeji Azizi usai sosialisasi terkait mekanisme dan tata cara pengisian LHKPN sesuai Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016, untuk para kepala SMA/SMK sederajat di Banten.
Ia mengatakan, tujuan kegaiatan tersebut yakni melakukan sosialisasi kaitannya perubahan mekanisme dan tata cara pengisian LHKPN dengan terbitnya peraturan KPK No. 7 Tahun 2016.
Perubagan pengisian LHKPN tersebut diantaranya yang selama ini isianyya berbasis formulir kertas, dengan adanya peraturan tersebut tidak digunakan lagi karena harus berbasis elektronik.
Selain itu,kata dia, pengisian LHKPN yang sebelumnya disampaikan disaat penyelenggara tersebut rotasi atau mutasi serta dalam waktu setiap dua tahun sekali.
Dalam ketentuan yang baru, penyelenggara negara menyampaikan LHKPN setahun sekali waktunya dari Januari sampai Maret setiap tahunnya.
“Mekanisme perubahan inilah yang disampaikan tadi kepada sekitar 130 kepala sekolah SMA/SMK dan sederajat di Banten,” kata Jeji.
