Jakarta, KabarBerita.id — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan ke depan tidak salah kaprah dalam menjalankan tugas dan mengambilalih wewenang khususnya dari institusi lain yang telah ada sebelumnya.
Pakar Keamanan Siber dari ITB Kun Arief Cahyantoro mengatakan BSSN menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah pelantikan Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN.
“BSSN ini menjadi salah kaprah karena ‘kekurangtahuan’ dari Kepala dan Lemsaneg yang bertindak sebagai pengambilalih kewenangan institusi lain dengan nomenklatur lebih tinggi berdasar Undang-Undang, misalnya, Polri dan Kementerian Kominfo,” tutur Kun di Jakarta, Kamis (11/1).
Kun menyarankan BSSN sudah seharusnya menjadi badan koordinator yang tanpa mengambil kewenangan pihak manapun. Selain juga sekaligus sebagai badan yang bertindak sebagai “helicopter view” bagi pemerintah.
“Badan ini juga semestinya mengambil peran pengendalian atas kewenangan yang belum diatur oleh nomenklatur manapun,” ujarnya.
Oleh karena itulah BSSN kemudian diharapkan menampung sumber daya manusia (SDM) yang “multi-stakeholder”.
“Sebab pemilik ‘cyberspace’ adalah akademisi, bisnis, dan komunitas. Sementara pemerintah tidak memiliki kekuasaan dan kepemilikan dari wilayah internet yang ada sekarang,” ucapnya.
