Jakarta, KabarBerita.id — Perbedaan data pangan antar kementerian dan lembaga pemerintah telah membuat rakyat bingung. Untuk itu, politisi Nasdem Sulaeman El Hamzah meminta kepada pemerintah untuk membuat validasi data sehingga tidak lagi disuguhkan pertikaian antar menteri dan stakeholder urusan pangan lainnya.
“Perlu ada validasi data agar para pembantu presiden tidak saling berkelahi di hadapan presiden. Kan membingungkan rakyat sebetulnya, bagaimana mungkin sesama menteri, sesama pembantu presiden tetapi menyuguhkan data yang berbeda satu dengan yang lain,” ucap Sulaeman saat ditemui di Ruang Fraksi Partai Nasdem, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2).
Anggota Komisi IV DPR ini menyebut bahwa pasal-pasal yang ada di dalam UU Pangan perlu disinergitaskan antara satu kementerian dengan kementerian lain.
Sulaeman mencontohkan impor yang belakangan mendapat sorotan lantaran data yang disuguhkan berbeda. Hal itu juga menjadi dampak tidak sinkron antara satu pasal dengan pasal lainnya, maupun dengan UU lainnya.
“Data tidak akurat ini karena memang saling klaim, di satu pihak Kementerian Pertanian yang melakukan produksi di lapangan itu menyatakan bahwa lebih besar produksinya padahal kenyataan di lapangan stok beras kita tidak mencukupi,” tuturnya.
