Jakarta, KabarBerita.id — Menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Mahfud MD buka suara terkait Ihwal Keputusan presiden nomor dua tahun 2022 tentang hari penegakan kedaulatan negara yang tidak mencantumkan nama presiden RI kedua Soeharto.
Menurutnya Keppres tersebut bukan buku sejarah sehingga harus mencantumkan nama pihak pihak yang terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949. Namun ia memastikan bahwa nama Soeharto tetap ada dalam sejarah peristiwa tersebut.
Mahfud menjelaskan dalam Keppres itu hanya menyebutkan tokoh yang berperan sebagai penggagas dan Penggerak serangan umum 1 Maret 1949, yakni presiden Soekarno, wakil presiden Muhammad Hatta, menteri pertahanan Sri sultan Hamengkubuwono IX dan panglima jendral besar Soedirman.
Menurutnya Nama Soeharto dan tokoh lain yang terlibat dalam Syarah itu memang tidak Dicantumkan. Ia mengatakan hal serupa juga terjadi dengan teks proklamasi kemerdekaan yang ditandatangani Soekarno Hatta.
Mahfud menegaskan bahwa jejak sejarah keterlibatan Soeharto dalam serangan umum 1 Maret 1949 tidak hilang meskipun tidak Dicantumkan dalam Keppres. Pasalnya nama Soeharto dan toko lain terlihat tetap ada dalam buku naskah akademik.
Sebelumnya dewan pimpinan pusat partai berkarya menyindir keputusan presiden nomor dua tahun 2022 tentang hari penegakan kedaulatan negara yang tidak mencantumkan nama presiden kedua Soeharto sebagai sosok yang berperan dalam peristiwa itu.
Sekjen partai berkarya Priyo Budi Santoso meminta semua pihak supaya jangan sekalikali menghilangkan sejarah.
