Jakarta, Kabarberita.id – Sekjen LSM Palu Sigi Parigi Donggala (Pasigala) Center, Andika mendesak Pemerintah membentuk badan khusus pengelolaan dana pinjaman Bank Dunia senilai Rp15 triliun untuk merekonstruksi daerah pascabencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. “Pasigala Center dan koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk membuat badan baru melalui Keppres untuk bertanggungjawab penggunaan dana tersebut,” katanya diskusi bertajuk Audit Bencana dan Ekologis dalam Tata Ruang, di Jakarta, Minggu.
Badan tersebut bisa dinamakan Badan Kerja Pemulihan dan Pembangunan.
Tak hanya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana utang, menurut dia, badan tersebut juga harus bertanggung jawab memulihkan dan membangun kembali daerah-daerah terdampak bencana.
Saat ini, ia melanjutkan, belum ada badan yang khusus menangani bencana serta bertanggung jawab atas pemulihan daerah terdampak.
“Hanya ada satgas antarkementerian yang sifatnya parsial,” katanya.
Andika mengatakan pembentukan badan khusus tersebut penting karena bila tidak ada badan tertentu yang khusus bertanggung jawab menangani dana pinjaman tersebut, dikhawatirkan akan terjadi korupsi.
“Kalau program (dana bantuan Bank Dunia dikucurkan) ini jalan, (dikhawatirkan) korupsinya akan menyebar di semua kantor-kantor kementerian terkait,” katanya.
Hal ini berkaca dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi soal adanya dugaan suap dalam proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PU PR untuk daerah bencana diantaranya di Donggala dan Palu, Sulteng.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang empat diantaranya merupakan pejabat Kementerian PU PR.
Bank Dunia bakal mengucurkan pinjaman dana senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp15 triliun kepada Indonesia untuk membiayai rekonstruksi sejumlah daerah yang terkena bencana alam seperti Lombok, NTB dan Sulawesi Tengah.
Pendanaan ini akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Pemerintah Indonesia.
