Jakarta, KabarBerita.id — Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan mempertimbangkan untuk kembali menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar usai dikudeta oleh junta militer. AS selama satu dekade terakhir telah mencabut sanksi terhadap Myanmar.
Kementerian Luar Negeri AS mengungkap sejak 2012 telah menyumbang US$1,5 miliar untuk mendukung demokrasi di Myanmar yang telah berlaku selama satu dekade terakhir. Bantuan yang diberikan termasuk upaya perdamaian internal, dan komunitas yang menjadi korban kekerasan.
AS secara resmi menetapkan bahwa militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa.
Di bawah hukum AS, Washington dilarang memberikan bantuan kepada pemerintahan yang melakukan kudeta. Secara hukum kudeta menandakan berakhirnya bantuan AS kepada Myanmar karena hampir semua bantuan disalurkan ke lembaga non-pemerintah.
“Kami telah menilai bahwa tindakan militer Burma pada 1 Februari, setelah menggulingkan pemerintah yang terpilih, merupakan kudeta militer,” kata Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price kepada wartawan, Selasa (2/2) seperti mengutip AFP.
Militer Myanmar masuk dalam daftar sanksi AS atas upaya brutal terhadap etnis minoritas Rohingya di Rakhine.
Kendati demikian, Price mengatakan jika Washington akan tetap mengucurkan program kemanusiaan, termasuk untuk Rohingya dengan melakukan peninjauan yang lebih luas atas bantuan untuk Myanmar.
“Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung penghormatan terhadap demokrasi dan supremasi hukum di Burma,” ujar Price merujuk pada nama lama Myanmar, Burma.
Seorang pejabat lain mengatakan jika AS tidak memiliki kontak sejak terjadi kudeta di Myanmar, baik dengan pemimpin militer maupun sipil yang kini ditempatkan dalam tahanan rumah.
Kendati demikian, pejabat itu mengatakan bahwa AS melakukan percakapan secara intens dengan mitra dekat AS seperti Jepang dan India yang memiliki kontak baik dengan militer Myanmar. Jepang dan India merupakan mitra utama Myanmar.
Kudeta militer Myanmar mengakhiri satu dekade transisi dari pemerintahan militer ke demokratis yang memicu kecaman global. Kudeta berlangsung setelah militer menolak hasil pemilu yang dianggap curang.
Suu Kyi bersama Presiden Myanmar Win Myny dan tokoh senior lain dari Partai NLD langsung ditahan dalam penggerebekan pada Senin (1/2) dini hari oleh junta militer, Tatmadaw. Suu Kyi dilaporkan menjadi tahanan rumah.
Seorang petugas partai mengatakan tidak ada kontak langsung dengan Suu Kyi, meskipun seorang tetangga melihatnya di kediamannya, di Kota Naypyidaw.
“Dia kadang berjalan di kompleks rumahnya untuk memberi tahu orang lain bahwa dia dalam keadaan sehat,” kata petugas pers NLD Kyi Toe kepada AFP.
