Kotabaru, Kabarberita.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengeluhkan anggaran distribusi logistik Pemilu yang minim.
Ketua KPU Kabupaten Kotabaru, Zainal Abidin, Minggu mengatakan ini karena KPU RI memukul rata anggaran tanpa melihat kondisi geografis daerah.
“Setelah mencermati RKA, angkanya masih disamakan dengan Banjarmasin, Banjarbaru, yang kira-kira 1-2 jam bisa kumpul. Kalau di Kotabaru itu tantangan berat,” ujarnya.
Ia melanjutkan distribusi logistik pemilu di wilayah kepulauan memerlukan biaya lebih besar.
Sebabnya ada beberapa wilayah yang hanya bisa dijangkau lewat jalur laut. Bongkar muat logistik dari gudang KPU ke kantor kecamatan dan desa pun tidak cukup sekali.
Tapi bisa beberapa kali karena harus melalui pelabuhan-pelabuhan.
“Kalau di daerah lain dari gudang KPU bisa langsung sampai ke kecamatan. Kalau Kotabaru beda, ke pelabuhan dulu bongkar muat, sampai tujuan bongkar muat lagi, baru tiba di kecamatan atau desa,” papar Zainal.
Ada beberapa daerah di Kabupaten Kotabaru yang memerlukan perhatian, di antaranya Kecamatan Pulau Laut Timur, Pamukan Selatan, atau Pulau Sembilan. Dari kecamatan itu ke beberapa desa harus menyeberang laut.
Belakangan memang ada surat edaran dari KPU pusat yang meminta jajarannya di daerah untuk mencermati kembali kekurangan-kekurangan terkait logistik, distribusi logistik dan lainnya untuk ditambahkan pada revisi anggaran.
Zainal berharap tambahan anggaran disetujui untuk mendukung kinerja KPU yang dituntut maksimal sebagai penyelenggara Pemilu 2019.
“Kami sudah mengusulkan perubahan biaya distribusi logistik. Mudah-mudahan ini jadi perhatian terkait dukungan dana,” papar Zainal.
