KPK Sebut Potongan Hukuman Koruptor oleh MA Memberi Kesan Buruk

Jakarta, KabarBerita.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti putusan Hakim Mahkamah Agung (MA) yang kian sering mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) para koruptor.

KPK mencatat sepanjang 2019 – 2020 setidaknya ada 20 perkara yang ditangani KPK, hukumannya dipotong oleh MA.

“KPK menyayangkan dengan semakin banyaknya putusan MA ditingkat upaya hukum luar biasa (PK) dikabulkan oleh Majelis Hakim,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (21/9/2020).

Ali mengatakan sekalipun setiap putusan majelis hakim tetap dihormati, KPK berharap fenomena ini tidak berkepanjangan.

Sebagai garda terdapan pencari keadilan, fenomena pengurangan hukuman terhadap koruptor akan jadi citra yang buruk bagi lembaga peradilan, khususnya MA di hadapan masyarakat.

“Sebagai garda terdepan bagi para pencari keadilan, KPK pastikan fenomena ini juga akan memberikan imej buruk dihadapan masyarakat yang makin kritis terhadap putusan peradilan yang pada gilirannya tingkat kepercayaan publik atas lembaga peradilanpun semakin tergerus,” tegasnya.

Pengurangan hukuman ini dinilai tidak akan membuat efek jera bagi para pelaku korupsi, bahkan malah semakin memperparah berkembangnya pelaku korupsi di Indonesia.

“Selain itu tentu dibutuhkan komitmen yang kuat jika kita semua ingin memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dimulai dari pimpinan negara ini hingga penegak hukum harus memiliki visi yang sama utamanya dalam upaya pemberantasan korupsi,” ucapnya.

KPK pun mendorong MA segera mengimplementasikan Perma tentang pedoman pemidanaan pada seluruh tingkat peradilan. Hal ini lanjut Ali pedoman tersebut tentu mengikat bagi Majelis Hakim tingkat PK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here