Jakarta, KabarBerita.id — KPK menetapkan Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Ariyadi sebagai tersangka kasus dugaan suap sebesar Rp1,5 miliar terkait proses perizinan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon pada 2017 untuk memuluskan rekomendasi Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) mal Transmart.
“Setelah melakukan pemeriksaan maksimal 24 jam dilanjutkan gelar perkara ditemukan bukti permulaan yang cukup dan disimpulkan adanya dugaan tindak pidana pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Wali Kota Cilegon dan pihak lain,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu (23/9).
Ia menambahkan KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 6 orang tersangka yang diduga penerima yakni TIA (Tubagus Iman Ariyadi) selaku Wali Kota Cilegon, ADP (Ahmad Dita Prawira) sebagai kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kota Cilegon serta H (Hendry) dari swasta.
KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (22/9) terhadap 9 orang terkait kasus itu, sementara Imam Ariyadi mendatangi kantor KPK pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB.
“Diduga sebagai pemberi adalah BDU (Bayu Dwinanto Utomo) selaku project manager PT BA (Brantas Abipraya), TDS (Tubagus Donny SUgihmukti) direktur utama PT KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon) dan EW (Eka Wandoro) yatu legal manager PT KIEC,” tambah Basaria.
Menurut dia, dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang tunai senilai Rp1,152 miliar, terdiri dari Rp800 juta berasal dari PT Brantas Abipraya dan Rp352 juta yang merupakan sisa uang Rp700 juta dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon.
“Rp800 juta dan Rp700 juta merupakan bagian dari komitmen Rp1,5 miliar untuk wali kota Cilegon dari PT KIEC dan PT BA melalui Cilegon United Football Club agar dikeluarkan perizinan untuk pembangunan mall Transmart. Pemberian dilakukan dalam 2 kali transfer,” tambah Basaria.
