Jakarta, KabarBerita.id — Komisi III DPR akan mendalami lima poin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri pada Kamis, seperti insiden di Blora, impor senjata, Operasi Tangkap Tangan, pemanggilan paksa, dan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.
“Pertama, perlunya penjelasan terhadap beberapa perkembangan isu terkini yang pertama soal insiden Blora, namun saya yakin jajaran Polri sudah mendalami dan sedang mendalami insiden ini,” kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (12/10).
Dia menjelaskan untuk sementara Komisi III DPR baru menerima laporan dari kepolisian bahwa itu urusan pribadi anggota yang stres namun diharapkan ke depan peristiwa tersebut tidak boleh terjadi lagi.
Politikus Partai Golkar itu, mengatakan Komisi III DPR minta Kapolri lebih ketat dalam hal pengawasan dan memberikan tanggung jawab penuh kepada atasan langsung para pelaku.
“Dan apabila ditemukan pelanggaran tindakan pertama yang harus dilakukan adalah penindakan tegas sanksi kepada atasan yang bersangkutan terutama dalam hal pengawasan persenjataan yang dimiliki oleh anggota,” ujarnya.
Poin kedua, menurut dia, terkait polemik senjata diramaikan oleh Panglima TNI, sebenarnya sudah selesai karena urusan pemerintah disebabkan kurang koordinasi.
Namun, dia mengatakan masyarakat sudah mendapatkan penjelasan Menkopolhukam agar urusan itu sudah diselesaikan dengan baik antarinstansi di bawah pemerintah dan Menkopolhukam.
