Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam menghitung total defisit APBN empat tahun terakhir sebesar Rp 1.207,7 triliun. Jauh lebih besar dari dua periode 2004-2014 pemerintahan SBY yang mencapai Rp 905,3 triliun.
“Pemerintah selalu berdalih bahwa utang tidak menjadi masalah selama digunakan untuk sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur. Pertanyaannya apakah benar utang pemerintah digunakan secara produktif seperti yang diklaim?” tanya Ecky.
Pertama, utang tersebut tidak bisa dikatakan untuk dipergunakan belanja tertentu karena semuanya baik itu pengeluaran rutin, sosial, subsidi maupun modal merupakan satu kesatuan.
Oleh karena itu, tegas Ecky, klaim pemerintah bahwa utang digunakan untuk infrastruktur merupakan sebuah disinformasi dan sesat pikir.
Kedua, jika utang digunakan secara produktif maka peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya lebih besar dari penambahan utang, atau rasio utang terhadap PDB seharusnya turun.
“Faktanya, rasio utang terhadap PDB malah membesar dari 24,7 persen pada 2014 menjadi 29,39 persen pada 2017. Ini menunjukkan bahwa penggunaan utang kurang efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Ketiga menyoal alasan pemerintah bahwa defisit APBN dan utang pada pemerintahan saat ini digunakan untuk sektor produktif.
Bandingkan dengan periode kedua pemerintahan SBY, realisasi belanja modal sebesar Rp 677,3 triliun dengan total defisit sebesar Rp 722,9 triliun. Dengan kata lain, penyerapan defisit untuk sektor produktif mencapai 93,7 persen.
Sedangkan selama empat tahun pemerintah saat ini, urai dia, realisasi total Belanja Modal hanya mencapai Rp 778,5 triliun dengan total defisit mencapai Rp 1.207,7 triliun.
“Artinya, penyerapan defisit APBN untuk sektor Belanja Modal, atau yang diklaim sebagai sektor produktif hanya 64,5 persen saja. Jauh di bawah penyerapan di era periode kedua pemerintahan SBY,” terangnya.
Ecky mengimbau publik harus menagih janji utang ini agar tidak salah pilih di Pemilu 2019.
