Jakarta, KabarBerita.id — Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, mengingatkan pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk mengungkap penyebab meninggalnya anak-anak akibat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. LPAI mengharapkan proses hukum atas kasus tersebut mampu dituntaskan oleh pemerintahan yang baru.
“Sejumlah lembaga yang memiliki kepeduliaan pada isu kemanusiaan dan hukum mengkritisi pidato pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu. Mereka menggugat sama sekali tidak disinggungnya ihwal hukum, kemanusiaan, dan perlindungan warga negara dari pidato Presiden tersebut. LPAI pun menyoal hal yang sama,” ujar Kak Seto.
Secara spesifik, LPAI mengajak publik untuk kilas balik sekaligus mengingatkan pemerintah pada dua peristiwa menyedihkan yang berhubungan langsung dengan anak-anak.
Pertama, rangkaian demonstrasi 21-22 Mei yang berakibat empat anak meninggal dunia serta puluhan anak lainnya yang proses hukum dan rehabilitasi sosialnya tidak memperoleh kejelasan hingga kini. Kedua, demikian pula penanganan atas sekian banyak anak mahasiswa yang mengikuti aksi massa menjelang pengesahan sejumlah RUU pada September lalu.
Menurut Kak Seto, masalah anak-anak tersebut nampak buram, bahkan kian tenggelam, dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lain. “Kita bersuka cita menyambut pemerintahan baru, termasuk pelantikan anggota kabinet baru. Tapi pada saat yang sama, LPAI bertanya, siapa hari ini yang masih ingat dan masih memandang serius dua tragedi yang LPAI sebutkan tadi? LPAI mengajak masyarakat untuk menaruh atensi lebih besar terhadap meninggalnya anak-anak itu dan proses hukum atas puluhan anak lain,” ujarnya.
