Pamekasan, KabarBerita.id – Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Pemkab Pamekasan, Jawa Timur Lukman Hedi Mahdia menyatakan pihaknya membutuhkan sebanyak 2.000 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan pemkab setempat.
“Kebutuhan rekrutmen CPNS di Pamekasan saat ini cukup banyak, karena sudah banyak diantara mereka yang telah pensiun, dan belum ada rekrutmen baru,” ujarnya di Pamekasan.
Ia menjelaskan, kebutuhan terbanyak pada bidang pendidikan, yakni sekitar 1.400 orang. Umumnya merupakan guru kelas pada Sekolah Dasar Negeri (SD), yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.
“Jadi guru SD merupakan kebutuhan terbanyak dibanding CPNS lainnya,” ucap Lukman.
Menurut dia, banyaknya kebutuhan guru PNS untuk sekolah dasar itu, karena selama ini tidak ada rekrutmen CPNS guru sejak beberapa tahun terakhir.
“Sehingga, meski banyak guru yang telah purna tugas atau pensiun, tetap tidak ada penambahan,” katanya.
Kepala BKSDM Lukman Hedi Mahdia lebih lanjut menjelaskan, telah melaporkan kebutuhan tenaga CPNS di lingkungan Pemkab Pamekasan itu kepada pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada tambahan.
“Kami berharap, jika tahun ini pemerintah memang hendak melakukan rekrutmen, hal ini hendaknya bisa diperhatikan, karena ini juga berkaitan dengan bekerlangsungan pendidikan di Pamekasan ini,” katanya.
Secara terpisah, Kelapa Dinas Pendidikan Pemkab Pamekasan Moh Tarsun mengakui, kekurangan guru di sejumlah sekolah dasar di wilayah itu.
“Kekurangan guru PNS di Pamekasan ini memang terbanyak adalah guru SD,” ujar Tarsun.
Ia menjelaskan, untuk mengurangi kebutuhan guru tersebut, pihaknya terpaksa merekrut tenaga sukarelawan.
“Sebab, jika mengandalkan guru PNS jelas kami tidak bisa, karena kekurangannya terlalu banyak, terutama sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa,” ujar Tarsun.
Selain kekurangan guru, persoalan pendidikan lainnya yang juga terjadi di Pamekasan dan saat ini menjadi perhatian serius Disdik Pamekasan adalah kepemilihan lahan.
“Sebagian lahan yang ditempati lembaga pendidikan di Pamekasan ini masih atas nama milik pribadi warga. Ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi kami,” katanya, menambahkan.
