Bogor, KabarBerita.id – Jepang menyatakan akan mengkebut penyelesaian enam proyek infrastruktur besar di Indonesia sesuai kesepakatan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
Tekad Jepang itu sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo yang menerima delegasi Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Toshihiro Nikai yang hadir dalam rangka 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Presiden Jokowi mengatakan dalam pertemuan dengan Shinzo Abe di Manila, Filipina, pada November 2017, kedua negara menyepakati beberapa hal.
“Kami sepakat untuk segera menyelesaikan kerja sama infrastruktur yang ada. Dan saat itu saya menyampaikan agar kita cepat-cepat menyelesaikan proyek kerja sama yang telah kita sepakati,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, pertemuan yang juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono itu membahas percepatan enam proyek infrastruktur di Indonesia yang ditangani Jepang.
Basuki mengatakan ada enam proyek yang dilaporkan.
Pertama, kata Basuki, proyek Patimban yang akan memulai groundbreaking Mei 2018 sehingga Maret 2019 sudah soft opening. Budi menyatakan kementeriannya mendapat penugasan untuk menyelesaikan jalan akses dari jalan nasional ke Patimban.
Kedua, proyek MRT fase 1 yang sudah harus rampung akhir 2018 dan segera diujicobakan sehingga pada 2019 bisa dioperasikan.
Ketiga, sambung Budi, “Proyek west dan east, jadi timur barat sedang dipersiapkan penetapan konsultannya.”
Keempat, kereta api cepat Jakarta-Surabaya yang telah setujui akan kembali dievaluasi tarifnya sehingga kemungkinan akan lebih murah tarifnya ketimbang proyeksi dan perhitungan awal, saat ini sedang disiapkan studi kelayakannya.
Kelima, Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera dari Padang hingga Pekanbaru.
“Kita ada rute barunya dengan tunnel dan dengan penghubung jalannya, itu akan dibiayai yang tunnelnya karena dengan transfer of technology, itu dengan convensional loan dari pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia. Sedangkan jalan- jalan penghubungnya akan dilakukan loan langsung ke Hutama Karya sebagai penugasan,” kata Budi.
Dengan begitu konsep pembiayaan tidak akan membebani APBN dan rencananya akan ground breaking akhir 2018.
Keenam, Blok Marsela. “Jepang juga sedang menyiapkan untuk bisa segera dimulai. Kemudian yang dipikirkan oleh mereka dan sedang disiapkan, proyek- proyek perikanan, pengembangan perikanan di pulau-pulau terluar seperti Natuna dengan Morotai,” kata Budi.
