Jakarta, KabarBerita.id — Pemerintah Inggris memanggil Duta Besar Myanmar Kyaw Zwar Minn di London pada Senin (1/2) atas kudeta yang dilakukan militer terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris menyebut upaya kudeta militer Myanmar melanggar hukum terhadap warga sipil.
“Menteri Asia, Nigel Adams mengutuk kudeta militer dan pemenjaraan yang melanggar hukum terhadap warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar,” tulis Kemenlu Inggris dalam keterangannya.
Adams dalam kesempatan tersebut juga menyerukan jaminan atas keamanan Suu Kyi dan tokoh-tokoh yang ditahan. Junta militer Myanmar diminta untuk segera membebaskan para tahanan.
Dalam keterangan yang sama, Adams juga meminta Majelis Nasional Myanmar untuk berdiskusi kembali secara damai.
Mengutip AFP, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam unggahannya di Twitter mengutuk kudeta yang dilakukan terhadap Suu Kyi.
“Saya mengutuk kudeta dan pemenjaraan yang tidak sah terhadap warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi di Myanmar. Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil dibebaskan,” tulis Johnson dalam cuitannya.
Presiden Myanmar Win Mynt, Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan dalam penggerebekan pada Senin (1/2) dini hari oleh junta militer.
Juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi mengatakan jika penahanan terhadap Suu Kyi dilakukan setelah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal itu memicu ketakutan terjadinya kudeta setelah militer berulang kali menuding adanya kecurangan dalam pemilihan umum November lalu.
Kudeta militer Myanmar memicu kecaman global, hingga seruan agar demokrasi segera dipulihkan. AS mengancam akan bertindak untuk merespons kudeta pemerintahan yang dilakukan Tatmadaw tersebut.
“Amerika Serikat mengecam segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar. Dan (AS) akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tindak dihentikan,” kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, melalui pernyataan.
