Jakarta, KabarBerita.id — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk Taliban yang melarang perempuan Afghanistan berkuliah.
“Indonesia menyampaikan kekhawatiran yang mendalam dan kekecewaannya atas keputusan Taliban yang menangguhkan akses pendidikan ke universitas bagi perempuan di Afghanistan,” demikian pernyataan Kemlu RI di Twitter, Rabu (21/12).
Menurut Kemlu RI, pendidikan adalah hak fundamental bagi laki-laki dan perempuan. Indonesia pun mendesak Taliban memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi perempuan di negara Asia Selatan itu.
“Indonesia sangat yakin bahwa partisipasi perempuan dalam segala bidang kehidupan masyarakat Afghanistan sangat penting bagi terwujudnya Afghanistan yang damai, stabil, dan sejahtera,” demikian pernyataan Kemlu.
Tak hanya Indonesia, negara mayoritas Muslim lain, seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, hingga Uni Emirat Arab juga mengecam keputusan Taliban.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengecam aturan Taliban tak sesuai ajaran Islam dan tak manusiawi
“Larangan ini tidak Islami dan manusiawi. Ini tidak benar. Insya Allah [Taliban] akan mencabut keputusan ini,” kata Cavusoglu, seperti dikutip AFP.
Selain itu Inggris juga turut berkomentar atas larangan baru terhadap perempuan di Afghanistan.
Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak mengaku tak bisa membayangkan jika peristiwa itu menimpa putrinya.
“Sebagai seorang ayah yang memiliki anak perempuan, saya tak bisa membayangkan dunia saat mereka ditolak di dunia pendidikan,” kata Shunak.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengatakan bahwa tidak ada negara di dunia ini yang melarang perempuan dan anak perempuan duduk di bangku pendidikan.
“Taliban tidak pantas berharap menjadi anggota sah masyarakat internasional sampai mereka menghormati hak semua orang di Afghanistan,” ujar Blinken.
Pada Selasa lalu, Taliban mengumumkan larangan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan di universitas. Aturan itu disepakati saat rapat kabinet dan akan segera berlaku.
Sejak mengambil alih Afghanistan, Taliban menerapkan aturan konservatif, terutama bagi perempuan.
Beberapa di antaranya larangan perempuan bekerja, olahraga di ruang publik hingga bepergian tanpa wali.
