ICW Sebut Dewan Pengawas KPK Tak Dibutuhkan

Jakarta, KabarBerita.id – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai bahwa keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) selama ini tidak dibutuhkan.

“ICW berpandangan bahwa kinerja Dewan Pengawas dalam semester I tahun 2020 belum efektif. Sehingga hal ini sekaligus membuktikan bahwa keberadaan lembaga tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan di KPK,” ujar Kurnia dalam keterangan persnya yang diterima pada Kamis (6/8/2020).

Setidaknya ada empat catatan yang dirangkum ICW terkait kinerja Dewas KPK selama ini, antara lain: Pertama, Produk Hukum Tidak Tepat Sasaran. Sebagaimana tertera dalam Pasal 37 B UU 19/2019 bahwa salah satu tugas dari Dewan Pengawas adalah menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK.

“Namun, pada faktanya Dewas hanya membuat satu kode etik yang mencakup subjek Pimpinan sekaligus Pegawai KPK. Tentu ini penting untuk dikritisi bersama, sebab potensi abuse of power yang paling besar ada pada level Pimpinan. Untuk itu, Dewas sebaiknya membedakan kode etik diantara keduanya,” ucapnya.

Kedua, abai dalam melihat dugaan pelanggaran kode etik ketua KPK. Kurbua mencontohkan, pada akhir Januari lalu diketahui bahwa salah satu Penyidik KPK yang bertugas untuk menangani perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI, Kompol Rossa Purbo Bekti, dikembalikan paksa oleh Ketua KPK. Padahal yang bersangkutan belum masuk dalam minimal batas waktu bekerja di KPK dan proses pengembalian tersebut juga tanpa adanya persetujuan dari pimpinan instansi asal (Kapolri). Bahkan Kompol Rossa sendiri juga diketahui tidak pernah melanggar etik saat sedang bekerja di KPK.

“Tentu harusnya kejadian ini dapat dijadikan pemantik bagi Dewas untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK,” jelasnya.

Ketiga, membiarkan simpang siur informasi terkait pemberian izin penggeledahan penanganan perkara yang melibatkan mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menyisakan banyak persoalan.

Salah satunya terkait dengan isu penggeledahan kantor DPP PDIP. Dalam hal ini terdapat silang pendapat antara Pimpinan KPK dan Dewas. Pada pertengahan Januari lalu, Wakil Pimpinan KPK, Nurul Ghufron, menyebutkan bahwa Pimpinan KPK telah mengirimkan surat izin penggeledahan kantor DPP PDIP ke Dewas, namun permintaan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti.

“Pernyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Dewas sendiri bahwa tidak ada satu pun permintaan dari penyidik yang ditolak sepenuhnya. Tentu hal ini mesti diklarifikasi, setidaknya untuk menjawab pertanyaan: Nurul Ghufron atau Dewas yang berbohong kepada publik,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here