Jakarta, KabarBerita.id — Siti Nadia Tarmizi selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, menyatakan bahwa pengadaan program vaksinasi Gotong Royong (GR) tak akan hilangkan hak masyarakat untuk dapatkan vaksinasi gratis.
Menurut Nadia program vaksinasi GR tersebut hanya bersifat opsional,perihal ketentuan program vaksinasi pemerintah yang gratis tidak akan diubah.
Dirinya juga menambahkan bahwa vaksinasi GR digalakan untuk bantu pelaksanaan vaksinasi supaya lebih cepat. Oleh karena itu Herd Immunity yang diharapkan agar segera terbentuk.
Pemerintah memiliki strategi supaya kedua proses vaksinasi ini tetap berjalan,sehingga Nadia meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir.
Vaksin dari pemerintah menggunakan beberapa merek seperti AstraZeneca, Pfizer,Novavax dan Sinovac. Sedangkan untuk vaksinasi GR hanya gunakan satu merek.
“Vaksin merk Sinopharm saja yang digunakan untuk vaksinasi GR,” jelas Nadia.
Sementara itu Nadia juga menjelaskan bahwa adanya vaksinasi GR berbayar bukan hanya dari inisiasi Kemenkes saja. Melainkan banyak masyarakat yang mengusulkan supaya digalakkan vaksinasi tersebut agar proses vaksinasi di Indonesia berjalan lebih cepat.
Akan tetapi banyak sejumlah pihak yang tidak menyetujui terkait proses vaksinasi GR ini. Salah satunya ialah Pandu Riono Epidemiolog dari UI.Dirinya bersama akademis lainnya membuat petisi agar Jokowi menghentikan vaksinasi mandiri tersebut.
Menurut Pandu dalam petisi tersebut, rencana pemerintah terkait vaksinasi mandiri akan membuat ketimpangan yang tinggi sehingga dapat memperpanjang pandemi. Bahkan menurut WHO,program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta disebut hanya mengutamakan masyarakat tingkat menengah di perkotaan saja.
