Jakarta, KabarBerita.id — Hamas mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam putaran baru perundingan gencatan senjata yang dijadwalkan berlangsung di Qatar hari ini (15/8). Namun demikian, Hamas tetap akan bertemu dengan para mediator setelah perundingan untuk berkonsultasi. Milisi Palestina ini menunjukkan sikap skeptis terhadap perundingan tersebut, menuduh Israel hanya berusaha mengulur waktu.
“Melakukan negosiasi baru hanya akan memberi Israel kesempatan untuk memberlakukan persyaratan baru dan menggunakan perundingan sebagai alat untuk melakukan lebih banyak pembantaian,” ujar pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, kepada Reuters, Kamis (18/5).
Meskipun tidak hadir dalam perundingan, Hamas tetap membuka kemungkinan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Kepala negosiator Hamas, Khalil al-Hayya, sudah berada di Doha dan memiliki jalur komunikasi yang terbuka dengan Mesir dan Qatar sebagai mediator.
“Hamas berkomitmen pada proposal yang diajukan pada 2 Juli, yang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan pidato Biden. Kami siap untuk segera memulai diskusi mengenai mekanisme implementasinya,” tambah Abu Zuhri.
Amerika Serikat berharap bahwa kesepakatan gencatan senjata masih dapat tercapai. Washington memperingatkan bahwa kemajuan dalam pembicaraan sangat diperlukan untuk mencegah perang yang lebih luas.
“Israel akan mengirim tim negosiasi pada tanggal yang telah disepakati untuk menyelesaikan rincian pelaksanaan perjanjian kerangka kerja,” kata Juru Bicara AS, David Mencer.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengirim Kepala Mossad, David Barnea, sebagai perwakilan dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.
Selain David Barnea, delegasi Israel di perundingan Qatar terdiri dari Kepala Dinas Keamanan Shin Bet, Ronen Bar, Perwira IDF Nitzan Alon, dan penasihat Ophir Falk.
“Barnea, Bar, Alon, dan Falk merupakan delegasi Israel. Alon mengoordinasikan masalah sandera, sementara Falk adalah penasihat politik Netanyahu,” ujar Juru Bicara Netanyahu, Omer Dostri, kepada AFP, Rabu (14/8).
Kemarin (14/8), Hamas dan beberapa faksi milisi yang lebih kecil menguraikan tuntutan yang belum terpenuhi dan ingin disertakan dalam kesepakatan gencatan senjata. Mereka meminta agar negosiasi membahas mekanisme implementasi kesepakatan kerangka kerja yang telah diajukan mediator.
Ini termasuk gencatan senjata komprehensif, penarikan penuh pasukan Israel dari Palestina, pengakhiran pengepungan, pembukaan penyeberangan, dan rekonstruksi Gaza, serta kesepakatan yang serius mengenai sandera dan tahanan.
Dalam pernyataan tersebut, Hamas dan sekutunya juga menolak segala bentuk campur tangan AS atau Israel dalam pembentukan pemerintahan setelah perang di Gaza.
Sebaliknya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersikeras mempertahankan kendali atas jalur perbatasan antara Gaza dan Mesir untuk menghentikan penyelundupan senjata. Meskipun demikian, Kepala Staf Militer Israel, Herzi Halevi, menyatakan bahwa mereka dapat memantau wilayah itu dari jarak jauh jika diperlukan.
Perselisihan juga masih terjadi terkait izin bagi warga Gaza untuk bepergian bebas antarwilayah setelah kesepakatan gencatan senjata.
