Jakarta, KabarBerita.id — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya penguatan fungsi dan dan pengawasan BUMD secara Virtual di Ruang Kerja Kantor Gubernur.
Mengawali rapat tersebut Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK sebagai keynote speech, pada rapat ini menyampaikan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan menggerakan roda perekonomian suatu daerah. Maka dari itu tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan BUMD yang sudah rugi.
Alexander mengatakan bahwa ada 959 BUMD di seluruh pemerintah daerah dengan total aset sebanyak 855 Triliun tetapi dari total BUMD tersebut, sebanyak 60% tidak punya SPI (Satuan Pengawasan Internal).
Pada kesempatan yang sama Tomsi Tohir, Irjen Kemendagri dalam sambutannya mewakili Mendagri mengatakan, bahwa perlunya menyamakan persepsi bahwa kegiatan ini digunakan untuk bersama-sama berpikir untuk bisa mengembalikan fungsi daripada BUMD.
Sementara itu, Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan & Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyampaikan saat ini yang paling fokus dari perhatian kita terhadap BUMD adalah kerugian dan ekuitas yang negatif serta yang komisarisnya lebih besar dari direksinya.
Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuda Kemendagri juga menambahkan bahwa beberapa hal yang perlu dibenahi dalam penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD, daerah perlu merubah bentuk perusahaan daerah menjadi BUMD dengan alternatif bentuk hukumnya perumda atau perseroda.
Sementara itu, Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB sebagai salah satu peserta dalam rakornas ini berpendapat bahwa daerah harus bisa melihat ke dalam tata kelola dan Sumber Daya Manusia BUMD itu sendiri, apakah sudah dikerjakan sesuai dengan jenis usaha atau malah berbeda.
