Jakarta, KabarBerita.id — Tidak banyak pemimpin daerah yang diundang ke Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Sampah oleh KPK. Peserta dari unsur kepemimpinan daerah yang hadir mencakup Penjabat (Pj.) Gubernur DKI, Pj. Gubernur NTB, Pj. Wali Kota Bekasi, Pj. Walikota Bandung, Pj. Bupati Banyumas, Walikota Tangerang, Walikota Tangsel, dan Walikota Cilegon.
Rakor ini bertujuan untuk merancang Rencana Aksi Penguatan Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta meningkatkan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD dalam Pengelolaan Sampah. Terlihat bahwa Rakor ini mengundang daerah yang telah mengoperasikan pabrik RDF/SRF serta Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP).
Pj. Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai program prioritas. Mereka telah memasukkan pengelolaan sampah sebagai salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan fokus pada misi NTB Asri dan Lestari. Pj. Gubernur menyebut bahwa NTB telah berada di jalur yang benar dalam pengelolaan sampah.
“NTB telah berada di jalur yang benar dalam pengelolaan sampah. Saat ini, pabrik Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) RDF sudah beroperasi dan bermitra dengan PLN sebagai pembeli produk,” ungkapnya.
Pj. Gubernur NTB menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah memperluas cakupan pengelolaan sampah mereka ke sektor industri.
Dalam penutupan sesi, Pj. Gubernur NTB menekankan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk terus menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama dalam program pembangunan mereka.
