Jakarta, KabarBerita.id — DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno di Jakarta, Selasa untuk membahas kepemimpinan Golkar pasca-ditahannya Setya Novanto oleh KPK karena kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan opsi yang berkembang adalah penunjukan pelaksana tugas ketua umum atau langsung menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum definitif.
“Kalau sudah diputuskan munaslub tidak perlu ada plt,” kata Nurdin di Jakarta, Selasa (21/11).
Nurdin mengatakan jika Pleno menghendaki digelar munaslub maka penyelenggaraannya akan diatur oleh Ketua Harian, Koordinator Bidang serta Sekjen. Menurut dia, waktu mengadakan munaslub paling lambat harus dilaksanakan Desember 2017, sebab tahun 2018 sudah masuk tahun Pilkada.
Sejauh ini rapat pleno Golkar telah berlangsung sedikitnya empat jam dan sedang menjalani skorsing. Kabar beredar Setya Novanto sendiri menghendaki agar dirinya digantikan sementara oleh pelaksana tugas dalam hal ini oleh Sekjen Golkar Idrus Marham.
