Jakarta, KabarBerita.id — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal ini menegaskan riwayat kebijakan pemerintah yang spekulatif dan coba-coba dalam dunia pendidikan.
“Pendidikan kita butuh konsep dan pemikiran yang matang, bukan eksperimen-eksperimen spekulatif,” kicaunya, dalam akun Twitter @fadlizon, Kamis (8/11).
“Kita berharap, penunjukkan Saudara Nadiem sbg Menteri @Kemdikbud_RI bukanlah bagian dari prinsip coba-coba asal beda atau ganti menteri ganti kebijakan,” ia menambahkan.
Fadli, yang merupakan anggota Komisi I DPR yang seharusnya mengurusi bidang pertahanan dan luar negeri ini, menilai Nadiem tak memiliki rekam jejak di bidang pendidikan mengingat latar belakangnya sebagai penggagas layanan transportasi daring Gojek.
“Masalahnya, Menteri Nadiem dianggap tak punya jejak di bidang pendidikan. Ia bukan berasal dari profesi pendidik, dan meskipun ia sukses di bidang lain, namun profesinya tak berkaitan langsung dengan bidang pendidikan,” ujarnya.
“Saya ingin mengingatkan Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan bukanlah tempat berjudi dan berspekulasi,” imbuhnya.
Sebelum kasus Nadiem, Fadli mengingatkan soal riwayat kebijakan spekulatif pemerintahan dalam bidang pendidikan. Pertama, kebijakan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang sempat mengubah nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional.
Nomenklatur kebudayaan saat itu dihilangkan dan dimasukkan ke Departemen Pariwisata. Fadli menilai itu keliru karena secara filosofis pendidikan adalah bagian konstitutif, jika bukan integratif, dari kebudayaan.
Ia mengatakan kekeliruan konseptual itu baru dikoreksi pada periode kedua pemerintahan Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kembali menggabungkan kebudayaan dan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
