Jakarta, KabarBerita.id — Penerapan sistem zonasi sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berbuntut masalah di berbagai daerah. Sejumlah orangtua yang mendaftarkan anak-anaknya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menemukan ketidakwajaran sistem PPDB dalam jaringan.
Salah seorang warga, An, di Tanjungpinang, Selasa (11/7), menyoroti ketidakwajaran ketika sejumlah siswa yang nilainya rendah bisa masuk ke SMAN 1 yang menjadi salah satu sekolah favorit di sana.
“Mereka itu saling mengenal sehingga mengetahui persis nilai pada ijazah masing-masing siswa. Jadi anak-anak yang memiliki nilai tinggi tidak bisa diterima, sedangkan rekannya memiliki nilai rendah bisa masuk SMAN 1 Tanjungpinang,” kata dia seperti dikutip Antara.
An memastikan nilai di SMP yang diperoleh anaknya jauh lebih tinggi dari sejumlah anak dari SMP yang sama, yang berhasil masuk ke SMAN 1 Tanjungpinang. Sy, putri dari An kini hanya bisa menangis.
Sy tidak ingin sekolah meski diterima di SMAN lainnya.
“Sejak kemarin sampai sekarang menangis saja. Saya pun ikut menangis karena dia akhirnya sakit dan tidak mau sekolah,” ujarnya.
Kekesalan para orangtua siswa juga disampaikan kepada petugas di Posko pengawas penerimaan siswa baru SMA. Namun, petugas tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya menerima laporan dan mendengar kekesalan para orangtua.
“Ada juga pejabat di pemerintahan yang marah-marah karena anaknya berprestasi tetapi tidak berhasil masuk SMAN 1,” katanya.
Kejadian di Tanjung Pinang tersebut merupakan rangkaian keluhan yang dialami orang tua siswa di berbagai daerah.
Di Tangerang, Banten, kisruh sistem zonasi berlangsung layaknya film-film Hollywood. Ratusan warga Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang merangsek ke dalam Gedung SMP 23 Pinang, lantas menyandera Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, Abduh Surahman.
Mereka yang menyandera adalah para orangtua yang kecewa anaknya tak diterima di sekolah tersebut. Mereka kesal lantaran Abduh tak bisa membantu meloloskan anak-anak mereka.
Selain menyandera kepala dinas, ratusan orangtua siswa juga menyegel gedung sekolah. Sementara aparat kepolisian yang berjaga tak dapat berbuat banyak.
Sementara itu di Manado, Sulawesi Selatan, para orangtua siswa berebut mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 1 Manado yang memang menjadi salah satu sekolah primadona.
Para orangtua berebut masuk ke dalam sekolah untuk mendapatkan nomor antrean.
SMP Negeri 1 sendiri hanya bisa menerima 384 siswa baru. Dari jumlah itu, sekolah hanya diperbolehkan menyisihkan 10 persen kuota untuk calon siswa di luar zonasi.
Di Bandung, Jawa Barat, sekitar 100 orangtua dan calon siswa menggelar demonstrasi di kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate.
Ratusan orangtua dan calon siswa yang kompak mengenakan pita merah itu, menuntut kejelasan sistem PPDB 2018.
