Jakarta, KabarBerita.id — Direktur Juru Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Mohammad Choirul Anam, menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 berkomitmen untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika berhasil memenangkan Pilpres 2024. Menurut Anam, paradigma dalam UU ITE terbaru masih mengandung masalah, khususnya terkait sengketa kebebasan berekspresi yang seharusnya tidak dipidana, melainkan masuk ke ranah perdata.
Dalam diskusi di Komnas HAM, Anam menjelaskan bahwa revisi UU ITE bukan hanya terkait kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut paradigma terkait hal tersebut. Ia menegaskan bahwa pejabat publik harus bebas dikritik dan tidak boleh membungkam kebebasan berekspresi. Anam mengacu pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang tidak mengatur mengenai reputasi pejabat publik, sehingga kebebasan berekspresi terkait kritik terhadap pejabat publik seharusnya tidak bisa dipermasalahkan baik secara pidana maupun perdata.
Sebelumnya, revisi kedua UU ITE yang disahkan pada 5 Desember 2023 telah dikritik oleh KontraS. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyoroti adanya pasal bermasalah, seperti Pasal 27 yang disisipkan menjadi Pasal 27A dan 27B, serta memuat pasal karet yang berpotensi digunakan sebagai alat kriminalisasi. Kritik ini muncul terutama karena revisi dilakukan dalam konteks tahun politik.
