FPKS Minta Pemerintah Perjelas Grand Design Penanganan COVID-19

Jakarta, KabarBerita.id – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk segera memperjelas ‘grand design’ (desain besar) penanganan COVID-19 dan juga menetapkan kriteria atau standar yang jelas kapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa mulai dilonggarkan secara bertahap.

“Pemerintah juga perlu waspadai gelombang kedua pandemi ini yang bisa saja muncul kembali. Karena itu dengan kondisi seperti saat ini semestinya jangan buru-buru berpikir untuk melonggarkan PSBB tetapi membuat tahapan dan kriteria yang jelas,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sukamta mencontohkan di beberapa negara yang sukses tangani COVID-19 seperti Selandia Baru, ada level tindakan dari “lockdown” (level teratas), pembatasan (level 3), pengurangan (level 2) dan siaga (level 1).

Selain itu menurut dia, Singapura yang juga dianggap sukses tangani COVID-19 punya level perubahan status tanggap atau disebut Dorscon, mulai dari status yang paling ringan, yakni terdiri dari hijau, kuning, oranye, dan merah.

“Dengan perjalanan selama lebih dari 2 bulan sudah cukup waktu untuk rumuskan strategi atasi COVID-19 secara komprehensif. Pemerintah juga bisa melakukan ‘benchmark’ negara-negara yang sukses tangani COVID-19 untuk kemudian diambil metode-metode yang diangap jitu untuk tangani virus ini,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai saat ini sudah tidak terdengar lagi kekurangan APD di rumah sakit, kekurangan reagen untuk tes swab, juga soal masih kurangnya jumlah kamar isolasi untuk pasien positif dan serta berbagai kebutuhan mendasar untuk atasi COVID-19.

Menurut dia, kalau hal-hal mendasar itu saja tidak bisa dipenuhi maka angka-angka yang diumumkan tiap hari tidak bisa mencerminkan hasil dari penanganan yang optimal.

“Ini akan membuat upaya penanganan COVID-19 makin panjang dan tidak jelas waktunya, tentu efek sosial ekonominya akan makin berat,” katanya.

Dia mengkritisi rencana pemerintah yang mewacanakan relaksasi PSBB padahal para kepala daerah terlihat pontang panting dengan kebijakan PSBB dan sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi.

“Apalagi pernyataannya Mahfud MD ini bertolak belakang dengan hasil evaluasi sepekan sebelumnya yang disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo yang menyatakan PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah karena masyarakat masih tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik,” ujarnya.