Fahira Minta Tim Independen Investigasi Tagihan Listrik yang Membengkak

  • Bagikan

Jakarta, KabarBerita.id —  Anggota Komite II DPD RI yang membidangi persoalan energi Fahira Idris mengungkapkan, maraknya keluhan dan protes berbagai lapisan masyarakat karena tagihan listrik mereka melonjak tinggi harus direspons cepat oleh Pemerintah dengan membentuk tim investigasi independen.

Pembentukan tim investigasi independen bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi bertujuan untuk menemukan akar persoalan atau duduk perkara kenapa terjadi lonjakan tagihan listrik yang dianggap banyak pelanggan tidak wajar.

“Kenapa tim investigasinya harus independen, tentunya agar lebih objektif dan transparan menilai persoalan ini. Libatkan para pakar, kampus, akademisi, dan tokoh masyarakat. Persoalan ini harus segera dituntaskan karena dampaknya besar bagi masyarakat. Terlebih di masa pandemi ini di mana beban ekonomi masyarakat semakin berat,” tukas Fahira Idris di Jakarta (11/6).

Menurut Fahira, walau PLN sudah menjelaskan kepada publik alasan terjadi lonjakan tagihan mulai dari karena peningkatan konsumsi selama PSBB dan WFH dan disebabkan pencatatan rata-rata tagihan menggunakan rekening 3 bulan terakhir akibatnya lonjakan yang melebihi 20% akan ditagihkan pada Juni sebesar 40% dari selisih lonjakan dan sisanya dibagi rata tiga bulan pada tagihan berikutnya, tetapi tetap saja publik belum sepenuhnya puas.

Bahkan skema cicilan yang disiapkan PLN untuk pembayaran kenaikan listrik bagi pelanggan yang jumlah tagihannya membengkak pada Juni ini, belum sepenuhnya mendapat respon positif dari pelanggan. Oleh karena itu, kehadiran tim investigasi independen penting agar persoalan ini bisa segera diselesaikan.

“Saya yakin apapun temuan tim investigasi independen ini akan diterima semua pihak terutama masyarakat atau pelanggan maupun PLN. Tujuan kita adalah menyelesaikan persoalan bukan mencari-cari kesalahan. Temuan dan rekomendasi tim investigasi independen yang terdiri dari para pakar dan perwakilan masyarakat ini akan sangat berguna untuk penyempurnaan sistem kelistrikan ke depan sehingga persoalan seperti ini tidak terjadi lagi,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini. 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *