Kendari, Kabarberita.id – Kalangan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) prihatin terhadap kondisi harga kelapa milik petani di sejumlah daerah sentra yang mengalami penurunan.
“Setiap kami melakukan kunjungan di beberapa daerah, pasti ada petani mengeluhkan masalah harga sehingga semangat untuk melakukan perawatan terhadapa tanaaman mereka sudah menurun dan bahkan ada yang sudah mengalihkan tanaman mereka ke tananam lain,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo dalam acara dialog di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, petani kelapa di sejumlah sentra produksi di Sultra mengeluhkan harga kopra yang anjlok dalam beberapa bulan terakhir yang berdampak pada menurunnya semangat petani melakukan panen hasik produksi kelapa untuk dioleh menjadi kopra.
“Yang pasti bahwa petani banyak yang cuek dengan kelapa yang sudah siap panen karena harga kopra tidak bisa menutupi biaya pengolahan. Bahkan buah kelapa mereka dibiarkan berjatuhan dan tidak dipungut menyebabkan rusak begitu saja,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang juga kini menjadi Caleg DPR RI Dapil Sultra 2019-2023 menyayangkan kondisi harga unggulan sektor perkebunan itu yang seakan-akan tidak ada perhatian dari pemerintah untuk memberi solusi yang terbaik.
Bahkan kata Yaudu, harga kopra pada tingkat petani yang bermitra dengan industri dari luar daerah hanya ditaksirkan dengan harga sekitar Rp4000 per kilogram dinilai teralu rendah.
“Dampaknya, petani kelapa memilih beralih menjadi buruh kerja kasar di sejumlah proyek pembangunan atau industri lainnya daripada mengolah kopra mereka dengan waktu yang cukup lama, ujaranya.
Pada waktu tertentu, kata anggota DPRD Sultra dua periode itu, petani kelapa bergairah mengolah kopra karena harga menjanjikan sampai Rp8.000-Rp9.000 per kilogram.
Salah satu petani kelapa di Konawe Selatan Armin (40) mengatakan menjual kelapa muda lebih menjanjikan daripada kopra karena biaya pengolahan cukup tinggi dan waktunya juga cukup lama.
Yaudu Salam Ajo berharap ada badan usaha milik derah (BUMD) diharapkan memfasilitasi kehadiran pengusaha industri kopra, sehingga petani kelapa dan petani lainnya tidak menjadi korban bulan-bulanan yang merugikan bagi petani.
“BUMD harusnya dapat membangun jaringan bisnis dengan industri pengguna bahan baku dari kopra, seperti Bimoli, pabrik kecap dan industri sabun dan lain lain untuk menampung kopra petani,” tutupnya.
