Jakarta, KabarBerita.id — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif turut angkat suara terkait RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 yang kini menjadi polemik. Dia menyoroti soal sistem e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta.
Laode berharap Pemprov DKI Jakarta tidak meninggalkan sistem e-budgeting dan kembali ke manual dalam pembuatan rencana anggaran. Dia mengutarakan itu melalui akun Twitter @LaodeMSyarif, Sabtu (2/11)
“Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silahkan…tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat. Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS,” tuturnya.
E-budgeting, kata Laode, membuat perencanaan dan penganggaran jadi transparan dan akuntabel. Masyarakat bisa turut mengawasi jika ada mata-mata anggaran yang ganjil dan tak masuk akal.
Dengan begitu, ketika terpantau, anggaran ganjil tersebut batal dimasukkan dalam APBD yang disahkan.
Laode yakin e-budgeting patut dipertahankan. Terlebih, selama ini DKI Jakarta juga identik sebagai pemerintah daerah yang menerapkan itu. Bahkan termasuk yang terbaik di Indonesia bersama dengan Pemkot Surabaya, Jawa Timur.
“KPK_RI sering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia,” kata Laode.
“Contoh BAGUS di Indonesia adalah Kota Surabaya & DKI Jakarta. LANJUTKAN,” lanjutnya.
