Berita  

Dewan Dorong Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer

SEMARANG, Kabarberita.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Ahmadi meminta Pemerintah untuk tidak abai terhadap kesejahteraan guru, utamanya non Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Diantara temuan yang paling fenomenal ada paa level kesejahteraan guru, kalau PNS sudah relatif lebih dari cukup, persoalan kita adalah yang non ASN, di Jateng jumlahnya sangat banyak, Pemprov Jateng sudah seharusnya memiliki keberpihakan yang utuh terhadap mereka,”kata dia dalam keterangannya Selasa (27/11/2018) di Kota Semarang.

Lebih lanjut, Ahmadi mengatakan data dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, saat ini level kesejahteraan guru non ASN masih rendah.

“Jangankan UMR di daerahnya, separuh dari itu kita jumpai ada, separuhnya saja belum sampai, ini kepedihan yang luar biasa, kedepan harus ditingkatkan lagi pengabdian, jasa dan dedikasi untuk kebaikan negeri, tetapi kewajiban kita (Pemerintah dan DPRD) berbalas untuk kesejateraan untuk bapak dan ibu guru.”papar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Kesejahteraan guru, kata Ahmadi, berbanding lurus dengan status guru yang ada saat ini, dimana hanya ada dua pilihan, yakni guru ASN dan non ASN.

“Apakah kemudian GTT dan PTT dan honorer ini perlu dilihat secara general, satu terhadap kapasitas, pengabdian sudah lama, tapi ternyata kapasitas tidak cukup, kemudian juga dilihat dari kemampuan keuangan. Ketika ini tidak masuk, non ASN dimasukkan yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menurut kami statusnya lebih baik,”ujar dia.

Status GTT, kata Ahmadi, biasanya hanya mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Sekolah, sementara daerah tidak mengakui. Sehingga, jika GTT kemudian diambil Pemerintah Daerah dan diganti SK mejadi PPPK, status guru akan lebih jelas dibandingkan dengan SK Kepala Sekolah.

Secara khusus, Ahmadi mengapresiasi terobosan Pemerintah yang memberikan kesempatan para guru honorer berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara melalui pengangkatan sebagai PPPK tersebut.

Pada Jalur PPPK, tenaga K2 dan sejenisnya akan mendapat dispensasi usia hingga 35 tahun yang membuat mereka memiliki kedudukan serta hak yang hampir sama dengan PNS.

“Tinggal tantangan berikutnya ketika PPPK, bagaimana level kesejahteraanya, bisa diatur, tugas mengajar dan hak yang didapatkan,”tukasnya.

Secara khusus, Ahmadi juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) di Jateng untuk turut memperhatikan kesejahteraan para Guru, utamanya non ASN atau honorer.

“Sekarang teman-teman guru sudah banyak melakukan kebwajiban, giliran menganbil haknya malah ditanyakan di Provinsi, terkait kesejahteraan guru sudah ada hak 50 plus 11 persen. Di Kabupaten kami harapkan jumlah perhatiannya, pola ini bisa dipakai, memang jumlah pegawainya dan kemampuan tidak sbeanyak provinsi, tapi kita ingin dorong Pemda, karena mencerdaskan kehidupan berbangsa itu prinsipnya tanggungjawab pemerintah,”jelas Ahmadi.

Saat ini, DPRD, kata Ahmadi, juga sedang berupaya menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan di Jateng, yang ditargetkan selesai bulan Desember 2018.

Selain kesejahteraan, Ahmadi menuturkan persoalan yang menjadi kendala dunia pendidikan dan guru saat ini adalah terkait kapasitas pada guru.

“Kita tidak ingin mengatakan kapasitas sekarang itu kurang, tetapi apa yang kita hasilkan ini belum bisa untuk menjawab tantangan kedepan, sebagai contoh, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ketika pemerintah membuat passing grade, banyak yang tidak memenuhi, sehingga rumus untuk penerimaannya diubah menjadi ranking,”papar dia.

Atas kondisi tersebut, dia berharap selain kurikulum yang harus menjawab tantangan zaman, gurunya harus diupgrade untuk menjawab tantangan zaman.

“Kurikulum yang dipunyai ini tidak punya proyeksi untuk 10-15 tahun kedepan. Seharusnya, jika ada sekarang 2018 masuk Sekolah Dasar (SD) misalnya, kira-kira nanti lulus SMA model tantangannya seperti apa,”tandas Ahmadi.

Secara khusus, Ahmadi juga menyoroti peristiwa yang viral, yakni video yang memperlihatkan seorang guru digoda oleh setidaknya lima orang siswanya di SMK NU 03 Kaliwungu Kendal.

Dalam video itu terihat seorang siswa mendorong kemudian disusul siswa lain. Sang guru yang diketahui bernama Joko Susilo terlihat berusaha menghalau murid-muridnya dengan gerakan tendangan dan mengibaskan buku yang dipegangnya.

Mereka tampak terlihat seolah saling tendang bahkan sepatu guru tersebut melayang sebelah. Video berakhir dengan tawa-tawa siswa dan guru mengambil kembali sepatunya yang lepas.

“Potret guru yang di kendal itu bagian dari dinamika pendidikan, di jateng banyak anak berprestasi, olimpiade sains itu juara, kabar-kabar prestasi inilah yang ingin didapatkan bukan kasus per kasus seperti peristiwa di Kendal itu, semoga kedepan tidak terjadi lagi,”pungkasnya.

Tinggalkan Balasan