Jakarta, KabarBerita.id — Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang menampik isu Moeldoko bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi petinggi PDIP Puan Maharani. Poster pasangan Puan-Moeldoko untuk Pilpres 2024 sudah beredar luas di media sosial.
Inisiator KLB Demokrat Darmizal mengklaim pihaknya tak membuat poster itu. Dia juga mengaku tidak tahu siapa yang sengaja membuat poster tersebut.
“Hoaks itu. Pasti orang yang mencari ikan di air keruh. Ada niat buruk dari pembuatnya,” kata Darmizal lewat pesan singkat, Jumat (19/3).
Darmizal menyampaikan Moeldoko dan Demokrat versi KLB tak sempat mengurusi persiapan Pilpres 2024. Mereka sedang fokus mengejar legalitas dari pemerintah. Oleh karena itu, dia membantah telah membuat dan menyebarkan poster Puan-Moeldoko.
“Kami saat ini sepenuhnya fokus menunggu terbitnya SK Pengesahan Menkumham,” tutup Darmizal.
Poster yang dimaksud bertajuk Deklarasi dan Dukungan Capres-Cawapres 2024. Puan sebagai capres, sementara Moeldoko cawapres. Terpampang foto kedua figur mengenakan kemeja putih.
Dalam poster itu, tertulis deklarasi digelar pada Senin (29/3) di Hotel JW Mariott Surabaya. Pro Bakti NKRI disebut sebagai penyelenggara acara.
Poster Capres Cawapres Puan Moeldoko di Surabaya. Arsip IstimewaPoster Capres Cawapres Puan Moeldoko di Surabaya. Arsip Istimewa
coba menghubungi nomor yang tertera di poster itu. Namun, pemilik nomor menolak sambungan telepon. Lewat apliksi True Caller, nomor itu terdaftar atas nama Fawwaz Relasi.
Sejak beberapa waktu belakangan, Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi sorotan publik lantaran terlibat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret.
KLB itu sendiri diinisiasi oleh sejumlah kader Partai Demokrat yang telah dipecat Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka merasa pemecatan itu tidak sah lantas menggelar KLB.
KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Jhoni Allen Marbun didapuk sebagai Sekjen dan Ketua Dewan Pembina dipercayakan kepada Marzuki Alie.
DPP Demokrat pimpinan AHY lalu menegaskan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional lantaran tidak sesuai dengan AD/ART. Sejauh ini, hasil kepengurusan KLB Demokrat juga belum disahkan oleh Kemenkumham.
