Demokrat Beber Perbedaan saat Kader Temui Moeldoko dan Luhut

Jakarta, KabarBerita.id — Partai Demokrat menjelaskan perbedaan kadernya saat bertemu dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan para kader yang bertemu Luhut memang atas keinginan sendiri. Mereka pun sudah mengenal Luhut sebelumnya.

“(Mereka) difasilitasi ke Jakarta, karena dijanjikan akan mendapat bantuan pasca bencana. Dan, mereka tidak tahu sebelumnya bakal bertemu Moeldoko,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (8/2).

Kedua, menurut Herzaky, pertemuan beberapa kader senior dengan Luhut tidak mengajak para pemilik suara bersama mereka. Selain itu, Luhut juga tidak menghubungi para kader untuk meminta bertemu dengan para ketua DPC dan DPD.

Berbeda halnya saat kader Demokrat bertemu dengan Moeldoko. Herzaku mengatakan ada usaha terstruktur dan sistematis untuk mengontak para pemilik suara sah, yakni ketua-ketua DPD dan DPC dari berbagai daerah Indonesia untuk bertemu di Jakarta.

Perbedaan berikutnya yakni ada pencatutan nama-nama menteri dan pejabat tinggi pemerintah lainnya.

Bahkan, menurut Herzaky, dalam pertemuan dengan Moeldoko, nama Presiden Joko Widodo juga dicatut. Jokowi disebut-sebut sudah mendukung rencana KLB dan pencapresan Moeldoko di 2024.

“Sedangkan di dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada pencatutan nama presiden maupun pejabat-pejabat tinggi negara,” ungkap dia.

Ada pula uang yang diberikan dan dijanjikan saat Moeldoko menemui kader Demokrat sebesar Rp100 juta jika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti Ketua Umumnya dengan Moeldoko. Dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada janji-janji uang untuk para kader.

“Dengan demikian jelas, kalau dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada penggalangan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah secara terstruktur dan sistematis oleh pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional dekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar Herzaky.

“Sedangkan pertemuan dengan Luhut, masih bisa dikategorikan ngopi-ngopi biasa,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan