Jakarta, Kabarberita.id- Anggota DPD RI Fahira Idris mengemukakan, debat calon presiden putaran kedua pada 17 Februari 2019 dengan tema persoalan energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur diharapkan memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia.
“Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan debat terutama KPU, tim sukses dan penelis harus punya keberanian dan semangat yang sama untuk menyajikan pendidian politik yang bermutu kepada rakyat lewat debat ini,” kata Fahira Idris di Jakarta, Rabu.
Dia mengungkapkan, salah satu diskursus yang terus menerus menjadi polemik atau persilangan pendapat antara pemerintah atau barisan pendukung Jokowi dan oposisi atau barisan pendukung Prabowo selama empat tahun terakhir ini adalah persoalan impor pangan.
“Terutama beras, kedelai, jagung, daging sapi, garam dan gula serta kontroversi pembangunan infrastruktur,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil Jakarta ini.
Irisan persilangan pendapat terhadap kedua persoalan ini, kata Fahira, sangat jelas.
Pemerintah bersikukuh harus ada impor. Sementara, oposisi menyatakan impor adalah kebijakan yang keliru.
Begitu juga dengan infrastruktur. “Pemerintah menjadikannya sebagai jualan keberhasilan, sementara oposisi tegas menyatakan pembangunan infrastruktur ugal-ugalan dan tidak memberi dampak langsung bagi rakyat, kata Fahira dalam pernyataan resmi.
Dia mengatakan, soal impor pangan dan infrastruktur harus terkuak saat debat kedua nanti. “Saya sudah kasih kisi-kisi persilangan pendapat terkait soal impor dan infrastruktur,” katanya.
Dia menilai hal ini sangat sederhana. “Masa’ nggak bisa menyajikan debat yang berkualitas,” katanya.
KPU dibantu panelis tinggal menyajikan dua persilangan pendapat ini saat debat. “Paksa kedua capres berargumen habis-habisan soal kebijakan impor dan infrastruktur,” katanya.
Berkali-kali dia mengingatkan bahwa debat ini bukan kepentingan KPU apalagi tim sukes. “Tetapi kepentingan rakyat agar punya landasan kuat memilih calon presidennya,” kata Fahira.
Metode persilangan pendapat yang selama empat tahun ini terakumulasi antara pemerintah dan oposisi juga bisa dijadikan dasar materi debat terkait persoalan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
Kedua capres, kata dia, harus mampu menggambarkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengatasi ketergantungan bangsa ini terhadap energi fosil.
Selain itu, debat harus bisa menarik komitmen capres untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 1945.
Selain itu punya program konkret mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang mengkibatkan kerusakan lingkungan.
Divestasi Freeport yang begitu ramai diperdebatkan bisa menjadi salah satu ‘background’ atau contoh kasus materi perdebatan soal sumber daya alam dan lingkungan, kata Fahira yang mencalonkan lagi sebagai Anggota DPD RI Dapil Jakarta pada Pemilu 2019.
Kalau KPU dan penelis berani menjadikan persilangan pendapat sebagai materi perdebatan, dia yakin debat kedua akan mencerahkan rakyat.
