Surabaya, KabarBerita.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menyampaikan syarat calon perseorangan maju pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018 harus menyiapkan dua juta lebih kartu tanda penduduk (KTP).
“Angka pastinya 2.016.071 KTP elektronik atau 6,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap Pemilu terakhir atau Pilpres 2014 di Jatim,” ujar Komisioner KPU Jatim Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (31/8).
Dari sisi persebaran penduduk, kata dia, bagi calon perseorangan minimal jumlah dukungan terdapat di 19 Kabupaten/ Kota dengan tidak melihat per kecamatannnya.
“Yang penting dari 19 Kabupaten/ Kota ada yang mendukung. Kalau KTP elektronik ada yang belum jadi, bisa menggunakan surat keterangan dari Dispendukcapil setempat,” ucap komisioner Divisi Perencanaan dan Data tersebut.
Mantan anggota KPU Kota Surabaya juga menyampaikan setoran dukungan dilakukan mulai pertengahan November 2017 dan selanjutnya dilakukan verifikasi.
Sementara itu, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan dukungan yang masuk nantinya dijadikan acuan untuk memberikan surat rekomendasi pendaftaran dengan batas penyerahannya pada Desember 2017.
Sekadar diketahui, di dalam UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, memuat ketentuan yang memperketat proses verifikasi KTP yang digunakan oleh calon perseorangan.
“Ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam pasal 48 UU Pilkada, yaitu pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS),” ucapnya.
Kemudian, lanjut dia, verifikasi faktual dengan metode sensus menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP elektronik.
“Jika pendukung calon tak bisa ditemui maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di Kantor PPS. Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke PPS maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat,” katanya.
