Bantuan dan Modal Usaha PKL Pantai Ampenan Disalurkan Pemprov NTB

  • Bagikan

Nusa Tenggara Barat, KabarBerita.id — 103 pedagang kaki lima terdampak pandemi covid yang berada di kawasan Pantai Ampenan, Kota Mataram mendapatkan bantuan mulai dari sembako, modal usaha dan penundaan pembayaran cicilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat.

H Zulkieflimansyah selaku Gubernur NTB saat meninjau para pedagang di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Senin (2/7) berharap bantuan ini bisa meringankan kesulitan pedagang serta agar tetap mematuhi kebijakan pemerintah pada masa pandemi agar tetap selamat dari virus corona.

Ia menambahkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi menjadi dilematis karena kerumunan harus bisa dikendalikan namun penghasilan yang diandalkan tidaklah cukup untuk kebutuhan hidup. Hal ini dipahami betul Pemprov NTB dan ingin kehadirannya dapat membantu mengatasi kesukitas masyarakat.

Bantuan terdiri dari paket sembako dan uang tunau Rp 200 ribu dari Baznas serta bantuan pinjaman qordoh hasanah melalui masjid Rp 3 juta per pedagang.

Masing-masing pedagang juga mendapat bantuan Rp 1 juta dari program Mawar Emas Bank NTB Syariah dan Rp 1 juta dari UMKM Dinas Koperasi.

Sedangkan OJK berjanji melakukan mediasi kepada bank-bank yang memberikan pinjaman kepada para pedagang

Indari sekalu Ketua Asosiasi Pedagang Lapak Pantai Ampenan, sangat bersyukur serta mengapresiasi kepada Gubernur NTB serta Pemprov NTB atas respon cepatnya. Ia juga mewanti-wanti kepada pedagang supaya kewajiban pengmebalian bantuan pinjaman yang diberikan dilaksanakan.

“Saya menghimbau juga ke para pedagang agar mematuhi aturan antar pedagang serta protokol kesehatan yabg ditetapkan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa para pedagang menyerah dengan kondisi saat ini karena sepi pembeli dan jam buka yang singkat. Hal itu terjadi karena selama PPKM pedagang hanya buka dari pukul 17:00 sampai 19.00.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Melayu Bangsal, Sumini mengatakan, kibaran bendera putih adalah tanda menyerah karena pedagang yang juga warga kampungnya tidak mendapat pemasukan yang cukup serta tekanan penagihan cicilan dari pihak koperasi dan bank. Menurutnya pihak koperasi dan bank seperti tidak mau tahu kondisi pedagang saat pandemi.

Ia telah memberikan surat rekomendasi sebagai pejabat lingkungan sebagai penjamin urusan pinjaman pedagang agar meminta pembayaran angsuran karena omset penjualan yang berkurang dan juga pedagang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski begitu pinjaman rata-rata sekitar tiga juta dipaksakan dibayar oleh pedagang.

“Terimakasih dari kami atas kunjungan Pak Gubernur, semoga bantuan bisa benar benar diberikan dari beberapa instansi dan tidak hanya iming-iming saja seperti kemarin,” katanya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan