Gaza, KabarBerita.id — Bank Dunia pada Selasa (12/9) mendesak Israel memperbaiki prosedurnya di penyeberangan barang-barang Palestina, menghapus pembatasan akses ke Area C Tepi Barat dan mencabut blokade di Jalur Gaza dalam upaya memperbaiki ekonomi Palestina.
Bank Dunia mengatakan dalam sebuah laporan yang mengadopsi grafik ekonomi 10 tahun untuk memperkirakan dampaknya terhadap ekonomi Palestina jika pembatasan yang sedang berlangsung dihapuskan.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi dan sosial bisa sangat besar pada 2025. Tingkat pertumbuhan tahunan ekonomi Palestina dapat mencapai 6,0 persen di Tepi Barat dan 8,0 persen di Jalur Gaza, yang akan menciptakan 50.000 hingga 60.000 lapangan pekerjaan baru.
Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, Bank Dunia mendesak Israel, Otoritas Palestina dan masyarakat internasional untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik guna menjalankan dan mendukung kegiatan bisnis di wilayah Palestina.
Dalam hal ini, laporan tersebut mendesak Israel untuk merampingkan prosedur-prosedur di penyeberangan perbatasan. Rata-rata biaya perdagangan per transaksi untuk perusahaan Palestina hampir tiga kali lebih tinggi dari perusahaan Israel, dan hampir empat kali untuk durasi rata-rata proses impor.
Laporan tersebut juga menyerukan Israel untuk menghapus pembatasan akses ke Area C yang berada di bawah kendali keamanan dan administrasi Israel. Ini akan memungkinkan perusahaan Palestina memperoleh keuntungan dari satu-satunya wilayah yang berdekatan di Tepi Barat dan keunggulan komparatifnya di bidang pertanian, pertambangan, penggalian serta pariwisata.
Pencabutan blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza sejak pertengahan 2007 juga merupakan salah satu proposal laporan tersebut, yang menunjukkan bahwa ini akan membuka jalan bagi gerakan perdagangan penting untuk membangun kembali infrastruktur dan ekonomi serta memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Gaza yang buruk.
Menurut laporan tersebut, pengurangan pembatasan Israel dapat meningkatkan ukuran ekonomi Palestina sebesar 36 persen di Tepi Barat dan 40 persen di Jalur Gaza pada 2025.
