Jakarta, KabarBerita.id — Pemerintahan Presiden Joe Biden menganggap persaingan dengan China sebagai tantangan terbesar yang dihadapi Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut China sebagai ujian geopolitik terbesar abad ini.
Pemikiran itu dipaparkan dalam dokumen setebal 24 halaman yang menguraikan kebijakan keamanan nasional Biden dalam pidato kebijakan luar negeri besar pertama Blinken.
“China adalah satu-satunya pesaing yang berpotensi mampu menggabungkan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologinya untuk menghadapi tantangan berkelanjutan terhadap sistem internasional yang stabil dan terbuka,” kata bunyi dokumen keamanan nasional AS tentang China seperti diungkapkan Blinken, Rabu (3/3) dikutip dari Reuters.
Dilansir AFP, Blinken berjanji bahwa pemerintahan Joe Biden akan memprioritaskan diplomasi daripada aksi militer. Serta membangun kerja sama dengan dunia dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan Covid-19.
Amerika Serikat dan China berselisih mengenai pengaruh di wilayah Indo-Pasifik, praktik ekonomi Beijing, Hong Kong, Taiwan, dan hak asasi manusia di wilayah Xinjiang China.
Pemerintahan Biden telah mengindikasikan akan secara luas melanjutkan pendekatan sulit ke China yang diambil oleh Trump, tetapi melakukannya dengan berkoordinasi dengan sekutu.
“Hubungan kami dengan China akan kompetitif pada saat yang seharusnya, kolaboratif ketika bisa, dan bermusuhan ketika harus,” kata Blinken pada sebuah acara di Departemen Luar Negeri.
Blinken mengatakan dia setuju dengan pendahulunya Mike Pompeo yang menganggap China melakukan genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, tetapi tidak menggunakan istilah itu dalam pidatonya.
Aktivis dan pakar PBB meyakini 1 juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di China. Namun Tiongkok menyebut kamp-kamp itu merupakan tempat pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.
Blinken juga berbicara tentang Iran, konflik di Yaman dan Myanmar sebagai tantangan potensial.
China adalah satu-satunya negara yang masuk dalam delapan prioritas kebijakannya, selain pandemi global, perubahan iklim, dan mempromosikan demokrasi di luar negeri.
