Jakarta, KabarBerita.id — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengomentari bantuan Pemkab Pacitan Rp9 miliar untuk Museum SBY dan gedung serbaguna Grha Megawati Rp90 miliar.
Dia meminta kepala daerah memperhatikan skala prioritas dalam mengalokasikan anggaran di masa pandemi.
Menurut politisi PDIP dari Dapil Jawa Tengah itu, kepala daerah harus mengedepankan kepentingan publik dalam menggunakan anggaran. Pengalokasian APBD selayaknya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kelayakan.
“Ini kan menyangkut anggaran. Situasi seperti ini layak enggak dengan kepentingan-kepentingan publik yang ada,” katanya, Sabtu (20/2).
Meski demikian, ia menegaskan penggunaan anggaran daerah sepenuhnya berada di bawah kewenangan kepala daerah dan DPRD masing-masing wilayah.
“Silakan saja asal proses mekanismenya disepakati kepala daerah dan DPRD. Dengan situasi seperti ini mau diprioritaskan ke mana,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa AB itu juga memandang positif penggunaan nama tokoh untuk bangunan yang dibangun pemerintah maupun masyarakat.
Menurut dia, penggunaan nama tokoh untuk fasilitas umum merupakan bentuk penghargaan terhadap tokoh tersebut.
“Bagaimana kepala daerah dan DPRD menghargai siapa yang mau ditokohkan,” kata dia.
Belakangan warganet ramai membandingkan pembangunan Grha Megawati dan Museum SBY.
Grha Megawati dibangun oleh Pemkab Klaten dengan anggaran Rp 90 miliar dari APBD sementara Museum SBY yang dibangun oleh Yudhoyono Foundation mendapat bantuan dari APBD Provinsi Jatim senilai Rp 9 miliar.
Aria juga merespon positif perbandingan oleh warganet tersebut. Menurut dia hal itu bagian dari kritik yang perlu didengar oleh pemerintah.
“Ndak apa-apa. Dibandingkan saja supaya jelas. Dasarnya, tujuannya, apakah pemilihan nama tokoh itu lebih kepada publik oriented, personal oriented, atau keluarga oriented,” ucap dia.
Sebelumya, Bupati Klaten terpilih, Sri Mulyani menjelaskan pembangunan Grha Megawati sedianya rampung tahun 2021. Namun rencana tersebut tertunda karena pandemi Covid-19.
Alokasi dana untuk pembangunan gedung serbaguna tersebut dipangkas dari sekitar Rp40 Miliar menjadi hanya Rp7 miliar.
Ia menjelaskan, Pemkab Klaten memprioritaskan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah.
“Target saya tahun 2022 besok sudah klir semua. Tapi kita belum tahu juga, tergantung perkembangan pandeminya bagaimana,” katanya.
