Mimika, KabarBerita.id — Kadivhumas Polri Irjen Poisil Setyo Wasisto mengatakan hingga saat ini pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera ribuan warga di dua kampung di Tembagapura, Mimika, Papua belum memberikan kesempatan untuk melakukan perundingan.
Satgas gabungan TNI-Polri telah berupaya menghubungi pimpinan KKB, kendati demikian belum terjalin komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak.
“Satgas gabungan sudah mencoba menghubungi pimpinannya tapi belum ada negosiasi karena mereka tidak membuka ruang komunikasi dengan pihak Satgas. Jadi belum ada informasi permintaan ini itu dari mereka,” kata Irjen Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/11).
Menurut Irjen Setyo, sejauh ini belum ada laporan kekerasan fisik yang dilakukan KKB terhadap warga yang disandera. Pihaknya juga mendapat laporan bahwa para ibu diberikan akses untuk berbelanja guna memenuhi kebutuhan makan bagi KKB dan sandera lainnya.
“Laporan yang kami dapatkan, warga masih baik-baik saja. Ibu-ibu diberikan akses untuk keluar belanja. Tidak ada kekerasan secara fisik. Tapi secara psikis, orang dilarang, dibatasi, kan ada (trauma),” katanya.
Dalam menangani KKB, Polda Papua dan Kodam Cenderawasih telah berkoordinasi untuk menangani situasi penyanderaan. Sekitar 200 personel Satgas gabungan TNI-Polri telah dikerahkan guna menangani kasus ini.
Sementara itu,Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga meminta aparat agar terlebih dahulu mengedepankan langkah perundingan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membebaskan para sandera dari tangan KKB.
Sebanyak 1.300 orang warga sipil dijadikan sandera oleh KKB di sekitar Kampung Kimberly dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
“Satgas berupaya mengamankan dan melakukan langkah persuasif guna membebaskan 1.300 warga sipil yang dijadikan sandera oleh kelompok bersenjata di sekitar Kampung Kimberly dan Banti. Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika,” kata Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli.
