Makassar, KabarBerita.id — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mengidentifikasi 31 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang terdaftar sebagai anggota partai politik. Selain itu, empat petugas Pantarlih diketahui tidak melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada serentak 2024.
“Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, ditemukan 31 petugas Pantarlih yang terdaftar sebagai anggota parpol,” kata Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, pada Senin (22/7).
Saiful juga mengungkapkan bahwa empat petugas Pantarlih tersebut tidak menjalankan tugas mereka, sehingga melanggar prosedur coklit yang ditetapkan oleh KPU untuk mencocokkan data pemilih di Pilkada serentak.
“Sebanyak empat Pantarlih melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Kedua hal ini jelas-jelas melanggar prosedur dan dapat mempengaruhi akurasi data pemilih yang sedang diperbarui,” tegasnya.
Dari hasil rekapitulasi pengawasan prosedur pelaksanaan coklit di wilayah tersebut, terungkap bahwa dari total uji petik sebanyak 682.569, terdapat beberapa temuan penting yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, ditemukan bahwa 232 kepala keluarga telah dicoklit tetapi tidak menerima stiker sebagai tanda telah diverifikasi.
“Angka ini menjadi sorotan utama karena menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan prosedur yang seharusnya memastikan setiap kepala keluarga menerima stiker setelah dicoklit,” ungkapnya.
Saiful Jihad menyatakan bahwa hasil pengawasan ini menekankan pentingnya pelaksanaan prosedur yang ketat dan akurat. Bawaslu Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan bahwa semua tahapan coklit dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil.
“Hasil pengawasan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih, serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu di masa mendatang,” pungkasnya.
