REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat menyajikan data kekinian (terkini) sebagai antisipasi semakin berkembangnya ekonomi digital.
“BPS harus dapat menangkap terjadinya perubahan dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital,” kata Menteri Bambang saat memberikan pengarahan pada Raker BPS di Bogor, Senin (30/10).
Menteri Bambang mengatakan, dalam diskusi-diskusi seringkali disebut melemahnya kondisi sektor ritel sebagai akibat turunnya daya beli masyarakat, padahal saat ini tengah terjadi perubahan besar-besaran pergeseran transaksi ke perdagangan digital (e-commerce).
“Banyaknya toko-toko dengan nama besar mengurangi kegiatan usaha bahkan ada yang tutup, sedangkan perdagangan daring justru booming,” kata Menteri.
Bambang mengatakan tidak tertutup kemungkinan ekonomi digital ini luput didata sehingga seolah-olah ekonomi melambat. Di sini harus ada data yang menjelaskan mengapa ada toko yang tutup, namun ada toko online yang justru ramai dikunjungi pembeli.
Dalam arahan kepada peserta rapat kerja BPS, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan pentingnya penyajian data terkini untuk menyusun perencanaan pembangunan ke depan dengan penekanan anggaran mengikuti program (money follow program).
“Bahkan seharusnya daerah-daerah juga didukung data dan informasi yang kuat dan memiliki time series panjang. Dengan demikian dalam membuat program prioritas benar-benar tajam mengikuti data yang tersedia,” kata Bambang.
Selain itu, BPS juga bisa mendapatkan data yang diproduksi kementerian dan lembaga, sedangkan untuk data kekinian mau tidak mau harus ada terobosan dan perubahan paradigma dalam pengumpulan data.
