Jakarta, KabarBerita.id — Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan mempelajari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mendapat penolakan dari masyarakat. Prabowo, yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang, berjanji akan mencari solusi terbaik bagi masyarakat.
“Kita akan pelajari dan kita akan cari solusi yang terbaik,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/6).
Namun, Prabowo tidak menjawab ketika ditanya apakah pemerintahannya akan melanjutkan program Tapera yang dijadwalkan mulai pada 2027.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo mewajibkan seluruh pekerja mengikuti program Tapera. Para pengusaha diminta untuk mendaftarkan pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.
Sebagai konsekuensinya, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji, dengan 0,5 persen ditanggung oleh pengusaha dan 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja. Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah bahwa iuran wajib ini untuk mendanai proyek-proyek Presiden Jokowi hingga presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.
Moeldoko menegaskan bahwa pungutan Tapera tidak terkait dengan pembiayaan program makan gratis Prabowo maupun kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia menekankan bahwa seluruh program pemerintah sudah memiliki anggaran masing-masing dan tidak ada tumpang tindih anggaran antara program-program tersebut.
