Tual, KabarBerita.id — Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa percontohan penangkapan ikan terukur (PIT) di Kota Tual dan Kepulauan Aru, Maluku, merupakan langkah penting dalam menunjukkan kepada pasar global bahwa Indonesia mampu menangkap ikan secara berkelanjutan.
Trenggono menjelaskan bahwa ekspor ikan Indonesia masih menghadapi tantangan untuk masuk ke pasar Eropa karena metode penangkapannya dianggap merusak ekosistem laut. Dengan adanya PIT, proses penangkapan ikan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Ini adalah salah satu solusi untuk meyakinkan pasar global bahwa metode penangkapan ikan kita lebih baik, dapat dilacak, dan lebih efisien,” ujar Trenggono saat peluncuran Modeling PIT di Kota Tual, Maluku, Minggu.
PIT pertama di Indonesia ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses penangkapan dengan pengolahan dan pemasaran, mempromosikan pemerataan ekonomi, meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, menjaga kualitas ikan, memperkuat hilirisasi produk, dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.
Trenggono juga menegaskan bahwa percontohan atau modeling PIT ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Tual dan Kepulauan Aru serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan produktivitas yang ada di sini, pengembangan dan pengolahan di sini, serta penggunaan tenaga kerja lokal, efek gandanya akan sangat besar. Harapannya adalah kita bisa melihat hasil dari proses pengujian ini,” kata Trenggono.
Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, TB Haeru Rahayu, menambahkan bahwa dengan penerapan percontohan PIT, produksi hasil tangkapan diproyeksikan meningkat dengan estimasi mencapai 4.578 ton per bulan, yang diharapkan menghasilkan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp48,8 miliar per bulan.
Selain itu, PIT diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 5.130 orang dan memungkinkan ekspor langsung dari Maluku.
“Produksi ikan dari 187 kapal ini diperkirakan mencapai 4.578 ton setiap bulan dengan nilai transaksi sekitar Rp48,4 miliar. Meskipun nilai ini masih kecil, kami berkomitmen untuk terus memotivasi dan menyinergikan semua pihak, mulai dari pusat hingga pemerintah daerah,” kata Haeru.
