Malinau, KabarBerita.id — Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaporkan adanya sekitar 900 nelayan tangkap di wilayah tersebut, tetapi hanya sekitar 30,11 persen dari jumlah tersebut yang memiliki badan hukum, menurut hasil verifikasi data mereka. Mayoritas nelayan tersebut tergabung dalam Kelompok Usaha Nelayan, terutama yang beroperasi di sepanjang Sungai Sesayap, Kecamatan Malinau Utara, dan Malinau Kota.
Kepala Dinas Perikanan, Muhamad Kadri, menjelaskan pentingnya legalitas dalam kelompok usaha tersebut, tidak hanya sebagai wadah berserikat tetapi juga untuk kepentingan penyaluran bantuan dan program peningkatan taraf hidup nelayan.
Sementara itu, Kepala BPS Malinau, Yanuar Dwi Cristyawan, menunjukkan bahwa sektor-sektor terbesar yang berkontribusi dalam perkembangan ekonomi Malinau masih tetap sama. Pertambangan dan galian masih mendominasi, diikuti oleh sektor konstruksi dan pertanian, kehutanan, serta perikanan.
Pertambangan dan galian masih menjadi sektor utama yang menyumbang lebih dari setengah perekonomian Malinau pada tahun 2023 dan terus berlanjut pada tahun 2024. Dana bagi hasil pertambangan dan batu bara pada tahun 2024 mencapai Rp1,114 triliun, menjadikan Malinau sebagai penerima Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar di Kalimantan Utara.
Sektor konstruksi juga memainkan peran penting dengan kontribusi terutama dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan prasarana aksesibilitas. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 8,61 persen, tetap menjadi kontributor penting meskipun tidak sebesar sektor pertambangan dan konstruksi.
